Sekilas.co.id – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini memasuki fase baru yang lebih ketat. Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara tegas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran demi memastikan setiap rupiah uang negara kembali ke tangan rakyat dalam bentuk manfaat nyata.
Pesan menukik tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir. Ia menegaskan bahwa Gubernur menginginkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran, di mana orientasi hasil menjadi panglima tertinggi.
“Gubernur meminta seluruh perangkat daerah untuk menghentikan segala bentuk pemborosan. Ini termasuk instruksi untuk memangkas atau menghentikan perjalanan dinas yang sifatnya tidak mendesak,” ujar Andi Syahrir saat menjelaskan arah kebijakan terbaru tersebut.
Langkah “diet” anggaran ini bukan tanpa alasan. Pemprov Sultra tengah memfokuskan sumber daya finansial daerah untuk mempercepat program-program penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Selain itu, pemerataan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Gubernur menekankan bahwa penghematan dari sektor birokrasi akan dialihkan untuk memperkuat sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan hidup orang banyak.
Tak hanya soal besaran angka, Gubernur juga menyoroti moralitas pelayanan publik. Ia mewanti-wanti agar tidak ada lagi praktik-praktik yang membebani masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Gubernur menekankan transparansi pelayanan. Jangan sampai ada praktik yang memberatkan warga, baik di lingkungan sekolah maupun fasilitas kesehatan. Di sektor kesehatan, target besarnya adalah memastikan seluruh masyarakat Sultra terlindungi oleh jaminan kesehatan tanpa terkecuali,” tambah Syahrir.
Seiring dengan kebijakan efisiensi ini, Pemprov Sultra juga tengah melakukan penyesuaian pada sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski dilakukan berbagai penyesuaian anggaran dan metode kerja, kualitas pelayanan publik diminta tidak boleh kendor sedikit pun.
Gubernur berharap, dengan kerja nyata yang lebih berdampak, kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara dapat meningkat secara signifikan. Kebijakan ini diharapkan menjadi lokomotif baru yang mendorong kemajuan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
