Sekilas.co.id – Kabar itu mendarat seperti petir di siang bolong bagi masyarakat di kaki Gunung Kabungka, Pulau Buton. Rencana groundbreaking hilirisasi aspal Buton pada 29 April kemarin, justru dijadwalkan berlangsung di Karawang, Jawa Barat, bukan di tanah asalnya. Seketika, jagat maya dan ruang-ruang diskusi di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendidih. Aroma “anak tiri” kembali menyeruak, memicu kritik tajam dari para tokoh hingga aktivis lokal yang merasa mimpi besar kedaulatan aspal nasional kembali menjauh dari pelukan warga Buton.
Salaha satu kritik itu datang dari Anggota DPRD Provinsi Sultra yang juga wakil rakyat daerah pemilihan Buton Raya, Fajar Ishak. Mendengar groundbreaking pabrik aspal Buton dilakukan di luat “Bumi Anoa”, ia menilai Pemerintah pusat tidak memiliki Nurani.
“Jika betul hal itu (Pembangunan pabrik diluar Sultra), pemerintah pusat tidak memiliki Nurani. Tidak memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang ada didaerah,” tegas Fajar.
Politisi Hanura ini meminta agar pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto agar dapat mewujudkan hilirisasi aspal Buton itu ditempat asalnya. “Biarkan masyarakat daerah penghasil aspal, ikut merasakan dampaknya. Khususnya dampak ekonominya,” harapnya.
Namun, di balik kegaduhan tersebut, terselip sebuah fakta administratif yang perlu dibedah dengan kepala dingin. Penelusuran menunjukkan bahwa agenda di Karawang bukanlah pemindahan investasi pabrik, melainkan sebuah simalakama protokoler dan teknis yang menyisakan tanya tentang kesiapan daerah.
Ketua Badan Pertimbangan Kadin Sultra sekaligus tokoh masyarakat yang intens mengawal isu ini, Nasir Andi Baso langsung melakukan “tabayyun” kepada Ketua Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI) di Jakarta. Hasilnya, lokasi di Karawang hanyalah meminjam area Asphalt Mixing Plant (AMP) milik Jasa Marga.
Alasan utamanya klasik: keterbatasan jadwal Presiden RI yang tidak memungkinkan untuk terbang langsung ke Pulau Buton pada tanggal tersebut. Demi mengejar momentum pencanangan penggunaan aspal Buton untuk seluruh jalan tol di Indonesia, dipilihlah lokasi yang paling dekat dengan akses kepala negara.
“Ini bukan soal membangun pabrik di Karawang. Investasi hilirisasi dari pihak Danantara tetap akan ditempatkan di Buton. Karawang hanya lokasi seremoni karena faktor efisiensi waktu Presiden,” tutur Nasir Andi Baso mengutip hasil koordinasi dengan pusat.
Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam ironi yang menyesakkan. Di perut bumi Buton, tersimpan cadangan aspal alam sebesar 662 juta ton—terbesar di dunia. Namun, kenyataannya, setiap tahun negara harus merogoh kocek hingga Rp 10 triliun untuk mengimpor 1,2 juta ton aspal minyak dari Singapura dan negara lainnya.
Asbuton selama ini seolah kalah pamor dibandingkan nikel atau batu bara. Dalam rapat kerja bersama Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, baru-baru ini di Jakarta, terungkap bahwa ada “sindikasi aspal” yang selama ini nyaman menguasai kebutuhan Kementerian PUPR. Hilirisasi di era kepemimpinan Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi pemutus rantai impor yang mencekik devisa tersebut.
“Hilirisasi aspal adalah ‘Lailatul Qadar’-nya ekonomi Buton. Jika ini terwujud, multiplier effect-nya luar biasa. Kita tidak hanya bicara soal jalan raya, tapi bahan baku roket hingga bahan bakar dengan kalori yang lebih tinggi dari minyak biasa,” ungkapnya mantan Kepala Bappeda Sultra ini.
Potensi teknis Asbuton sebenarnya sudah tidak diragukan. Data menunjukkan bahwa aspal Buton memiliki ketahanan terhadap retak (cracking) dan alur roda (rutting) yang lebih baik dibanding aspal minyak impor. Persoalannya selama ini ada pada konsistensi teknologi dan dukungan kebijakan.
Momentum 29 April kemarin, seharusnya menjadi lonceng pengingat bagi kampus-kampus di Sultra. Selama ini, para ahli aspal lebih banyak didatangkan dari Bandung atau Jakarta. Hilirisasi di Buton menuntut kesiapan SDM lokal agar warga Sultra tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Meskipun groundbreaking dilakukan di Jawa, fokus utama pembangunan pabrik dan kawasan industri aspal tetap berada di Pulau Buton. Namun, pihak Danantara dan calon investor memperingatkan satu hal: dukungan pemerintah daerah dan masyarakat harus konkret.
“Jangan sampai hambatan administrasi atau konflik lahan di daerah membuat investor putus asa. Jika pemerintah daerah tidak memberikan karpet merah berupa kemudahan izin dan stimulasi, jangan salahkan jika momentum ‘Lailatul Qadar’ ini justru dipetik oleh daerah lain,” Katanya.
Kini, tugas berat menanti Pemprov Sultra dan Pemkab Buton. Mereka harus membuktikan bahwa daerah penghasil benar-benar siap menjadi tuan rumah bagi industri strategis nasional. Jangan sampai narasi “dianaktirikan” terus dipelihara, sementara di dalam rumah sendiri, persiapan menyambut tamu besar belum tuntas dilakukan.
Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang ditargetkan pemerintah pada 2029 mustahil tercapai tanpa kemandirian infrastruktur. Dan aspal Buton adalah kuncinya entah itu dicanangkan di Karawang atau di Buton, yang terpenting adalah asap pabriknya harus mengepul di tanah Sultra.
