Sekilas.co.id – Institut Timurnesia menilai film dokumenter Pesta Babi yang mengangkat kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua merupakan bentuk kritik sosial yang perlu dihormati dalam ruang demokrasi. Namun, lembaga tersebut menilai film itu cenderung menghadirkan narasi provokatif karena tidak disertai solusi konkret atas persoalan yang diangkat.
Direktur Institut Timurnesia, La Ode Rahmat menyebut kritik terhadap pembangunan merupakan hal yang sah. Meski demikian, kritik dinilai seharusnya menghadirkan jalan keluar yang jelas dan konstruktif bagi masyarakat.
“Film dokumenter itu dapat dipahami sebagai bagian dari kritik sosial. Kritik tentu sah dalam demokrasi. Tetapi ketika kritik tidak menawarkan solusi konkret, lalu hanya membangun persepsi sepihak, hal itu patut ditelaah secara kritis,”tutur La Ode Rahmat.
Rahmat menilai, jika tidak dipahami secara utuh, film Pesta Babi berpotensi membentuk persepsi yang keliru di tengah publik. Bahkan, narasi yang berkembang dikhawatirkan dapat memicu gesekan sosial di masyarakat. Ia juga mengatakan membangun kesadaran publik terhadap isu pembangunan di Papua seharusnya dilakukan melalui pendekatan edukatif dan dialogis, bukan melalui narasi yang dianggap provokatif atau agitatif.
Mereka menilai penggambaran dalam film tersebut cenderung menampilkan situasi Papua seolah berada dalam kondisi krisis yang sangat ekstrem. Padahal, menurut mereka, realitas di lapangan, khususnya di Papua Selatan tidak sepenuhnya seperti yang ditampilkan dalam film.
“Jika menonton film tersebut, publik bisa menangkap kesan seolah Papua sedang menuju kehancuran. Padahal fakta di lapangan, masyarakat Papua Selatan tidak seluruhnya bersikap antagonis terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,” ungkapnya.
La Ode Rahmat juga menegaskan bahwa PSN di Papua Selatan merupakan bagian dari agenda pembangunan pemerintah pusat yang ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Mereka mengakui proyek tersebut masih berada dalam tahap awal sehingga hasilnya belum sepenuhnya terlihat. Namun secara jangka panjang, manfaat pembangunan diyakini akan dirasakan oleh masyarakat Papua maupun masyarakat Indonesia secara luas.
Rahmat juga menerangkan terkait dengan adanya perbedaan perspektif antara masyarakat Papua dan pihak luar dalam memandang pembangunan. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua memiliki karakter yang berbeda sehingga tidak bisa selalu dilihat dengan sudut pandang dari luar Papua.
“Ketika ada pembangunan berjalan di Papua lalu muncul penolakan dari pihak-pihak di luar masyarakat Papua, patut dipertanyakan motifnya. Jangan sampai ada pihak yang justru tidak menginginkan masyarakat Papua berkembang dan sejahtera,” tegasnya.
Klaim sebagian masyarakat di Papua Selatan menerima keberadaan proyek tersebut karena sejumlah fasilitas yang dibangun perusahaan disebut telah digunakan dan dinikmati secara terbuka oleh warga sekitar. Selain menyoroti isi film Pesta Babi, Salah Satu Komisaris turut menyinggung adanya kemungkinan kepentingan lain di balik produksi film dokumenter tersebut.
Narasi negatif yang berkembang terkait PSN diduga tidak semata membahas pembangunan, tetapi juga berpotensi diarahkan untuk menyudutkan pihak tertentu yang terlibat dalam proyek. Rahmat mengatakan bahwa, salah satu pihak yang kerap dikaitkan dalam narasi tersebut adalah Jhonlin Group milik Andi Syamsuddin Arsyad.
Ia pun menilai, tudingan terhadap korporasi tersebut perlu dilihat secara proporsional dengan mempertimbangkan rekam jejak pembangunan yang telah dilakukan perusahaan di sejumlah wilayah. Sebagai perbandingan, Rahmat menyinggung kehadiran Jhonlin di wilayah Bombana yang menurut mereka telah memberi dampak langsung bagi masyarakat sekitar. Infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang dibangun disebut telah dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari, termasuk distribusi logistik, bongkar muat barang, hingga mendukung penjualan hasil bumi warga.
Rahmat menegaskan bahwa kritik terhadap pembangunan tetap penting sebagai kontrol sosial. Namun kritik, perlu didasarkan pada data, realitas lapangan, serta menghadirkan solusi yang mendorong perbaikan bersama, bukan memperbesar polarisasi di tengah masyarakat.
