Sekilas.co.id – Gaya kepemimpinan “sat-set” kembali ditunjukkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR). Di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN) saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Sultra, Senin (4/5), purnawirawan jenderal bintang dua itu melontarkan kritik pedas sekaligus instruksi tegas terkait pola kerja birokrasi yang sering kali pasif.
Gubernur ASR mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan agar tidak memelihara budaya kerja yang reaktif atau baru bergerak setelah sebuah persoalan menjadi perbincangan panas di media sosial. Baginya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah “kawah candradimuka” untuk menuntaskan masalah, bukan sekadar seremoni.
“Jangan menunggu viral baru dikerjakan. Infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lain-lain, harus terangkum di Musrenbang,” tegas ASR dengan nada bicara yang lugas.
Tak hanya soal kecepatan respons, Gubernur juga menyoroti moralitas penggunaan anggaran daerah. Ia menegaskan bahwa struktur APBD harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan justru habis untuk memfasilitasi kenyamanan para pejabat.
“Anggaran fokus melayani masyarakat, bukan melayani pemimpin. Tidak boleh lagi anggaran hanya lebih besar untuk melayani pimpinan,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinannya, efisiensi anggaran belanja rutin pimpinan akan dipangkas demi program yang menyentuh akar rumput.
Penegasan ini disampaikan tepat sehari menjelang pembukaan Musrenbang Provinsi Sultra yang dijadwalkan digelar Selasa (5/5). ASR menuntut agar forum tersebut menjadi wadah strategis untuk merumuskan program pembangunan yang berbasis kondisi lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Seluruh usulan program yang lahir dari Musrenbang harus mencerminkan kebutuhan prioritas masyarakat Sultra. Dengan adanya instruksi ini, para kepala perangkat daerah kini dituntut lebih peka terhadap keluhan warga sebelum suara-suara tersebut meledak di ruang publik.
Pesan Gubernur ASR ini seolah menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Pemprov Sultra bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan melalui hasil nyata, bukan sekadar respons pemadam kebakaran saat isu sudah telanjur viral.
