Sekilas.co.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menegaskan arah kebijakan pembangunannya yang akan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ketimbang proyek-proyek yang bersifat simbolis atau monumental.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat melakukan rangkaian kunjungan kerja Safari Ramadhan di tiga kabupaten di Pulau Muna, yakni Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah, Sabtu (14/3/2026).
“Saya tidak akan membangun hal-hal yang sifatnya monumentalis, yang hanya menguntungkan segelintir orang. Saya akan membangun apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat banyak,” tegas Andi di hadapan warga secara berulang.
Gubernur memaparkan bahwa prioritas agendanya mencakup pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, fasilitas pelabuhan, sekolah, hingga perumahan bagi masyarakat marjinal, khususnya di kawasan pesisir.
Pada tahun anggaran 2026 ini, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan pembangunan 400 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin di berbagai daerah. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 200 unit.
Dalam peninjauannya ke rumah-rumah penerima manfaat di Pulau Muna, Andi menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp 50 juta per unit rumah harus diterima utuh tanpa potongan sedikit pun. “Anggaran harus benar-benar digunakan untuk pembangunan fisik agar kualitas rumah terjaga,” tuturnya.
Di sektor pendidikan, Gubernur merespons cepat aspirasi masyarakat di Kabupaten Muna mengenai akses sekolah menengah. Ia menginstruksikan agar setiap kecamatan di Sulawesi Tenggara memiliki minimal satu SMA.
“Jangan ada lagi kecamatan yang tidak memiliki sekolah SMA. Akses pendidikan harus merata,” kata Andi.
Sementara itu, Bupati Muna Barat La Ode Darwin memberikan apresiasi atas intervensi Pemerintah Provinsi Sultra di wilayahnya. Menurutnya, dukungan provinsi sangat krusial dalam mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Namun, Darwin juga menyampaikan sejumlah tantangan di daerah, salah satunya kondisi Jembatan Tondasi–Torobulu yang berstatus aset provinsi. Kondisi jembatan tersebut mulai memprihatinkan dan memerlukan rehabilitasi segera.
Selain itu, ia menyoroti kepadatan hunian di Muna Barat, di mana masih ditemukan satu rumah yang ditinggali oleh dua hingga tiga kepala keluarga. Pemerintah daerah berharap program rumah layak huni dari provinsi dapat menjadi solusi bagi pemenuhan sanitasi dan kualitas hidup warganya.
