Sekilas.co.id – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi berganti. Posisi ketua yang sebelumnya dijabat oleh La Ode Tariala kini digantikan oleh Syahrul Said. Dan tidak hanya Ketua DPRD saja, posisi Ketua Fraksi DPRD Prov. Sultra juga ikut berganti. Ketua fraksi yang sebelumnya dijabat oleh Sudarmanto Saeka kini digantikan oleh Suparjo.
Keputusan itu tertuang resmi melalui, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui suratnya bernomor 28A-SK/AKD/DPP-NASDEM/XI/2025 tertanggal 20 November 2025. Keputusan itu disampaikan oleh Sekertaris Wilayah (Sekwil) Tahir Lakimi melalui presconfrance di kantor NasDem Sultra, di Kendari.
Keputusan partai itu pun mendapatkan sorotan. Sorotan itu kini datang dari organisasi Lumbung Organisasi Rakyat (LIRA) Muna Barat (Mubar).
Bupati LIRA Mubar, Dedy Walengke (DW), menyatakan tidak mengintervensi urusan internal partai. Ia menyadari bahwa keputusan terkait dengan pergantian unsur pimpinan DPRD, merupakan ranah dari partai politik dalam hal ini partai NasDem.
Akan tetapi, keputusan itu tidak kemudian menjadi haram untuk dinilai oleh publik, LIRA Mubar berhak menilai keputusan politik yang berdampak pada kepercayaan masyarakat. Karena, atas keputusan partai itu berdampak kepada wakil rakyat yang dipilih rakyat. DW menilai keputusan tersebut memperlihatkan ketimpangan etika, terutama karena La Ode Tariala selama ini dikenal bekerja untuk lembaga dan memiliki rekam kinerja yang baik.
“Kami tidak menyoal mekanisme internal partai. Tetapi publik dapat menilai bahwa pergantian ini tidak sejalan dengan kinerja Pak Tariala yang selama ini loyal dan bekerja,” tuturnya.
Namun, saat berbicara soal integritas, ada figur lain yang lebih layak mendapat sorotan, yakni Alimazi, yang pernah disebut sebagai salah satu terperiksa dalam kasus dugaan korupsi Kapal Azimut. “Jika ukuran moral dan integritas digunakan secara konsisten, publik jelas mempertanyakan mengapa sosok dengan jejak kasus justru tidak menjadi prioritas evaluasi,” ungkapnya.
DW kembali menekankan bahwa LIRA Muna Barat tidak ikut menentukan siapa yang harus dipilih atau diganti di dalam NasDem. Namun sebagai masyarakat sipil, mereka berhak mengkritisi keputusan politik yang berpotensi mengaburkan fakta dan merugikan persepsi publik.
“Ini bukan persoalan struktur internal. Ini soal bagaimana publik melihat adanya kecenderungan yang tidak adil. Dan publik sangat paham ke mana arah manuver ini,” katanya.
Dengan demikian, ia memastikan LIRA Muna Barat tetap mendukung Tariala karena menilai pergantian tersebut tidak mencerminkan proporsionalitas dan penilaian objektif terhadap kontribusi kader. “Kami bersama Tariala dalam konteks moral, bukan politik. Ketidakadilan perlu diberi penegasan, dan masyarakat berhak tahu pertimbangan apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
Disisi lain, Sekertaris Wilayah (Sekwil) DPW NasDem Sultra Tahir Lakimi bahwa, proses pergantian tersebut merupakan dinamika biasa dalam partai, khususnya di NasDem. “Ini hal yang biasa dan lazim untuk memperkuat kinerja. Sering terjadi di dalam rumah tangga Partai Nasdem. Untuk itu ini tidak perlu disikapi berlebihan, kita tinggal berharap keputusan ini bisa menjadi yang terbaik untuk partai khususnya bagi masyarakat,” tutur Tahir Lakimi, di Kendari.
Mantan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ere Gubernur Alimazi ini juga menerangkan bahwa, alasan pergantian juga tidak terlepas dari kritik dan kesan publik yang selema ini beredar. Atas dasar itu, dirinya mengungkapkan bahwa perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja partai, dan tentu sebagai respon dari kritik publik terhadap partai NasDem.
“Ketua DPRD dan anggota yang berasal dari NasDem itu kan menggambarkan wajah partai. Terkait dengan masalahnya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu juga menjadi perhatian, karena membangun kesetaraan kerja pada tingkatan itu juga menjadi penting. Itulah beberapa point sehingga internal partai memutuskan untuk mengambil sikap melakukan evaluasi,” jelasnya.
Soal isu dimana komunikasi buntu akibat dari tidak mampunya ketua DPRD Sultra untuk memfasilitasi kasus yang tengah dihadapi sang Ketua NasDem Sultra Ali Mazi di Kasus Azimut dan Kantor Penghubung, Tahir pun membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa, NasDem tidak mau mempersoalkan kerja-kerja aparat.
“Kaka Alimazi itu bukan kebal hukum. Kaka Alimazi itu orang paling taat terhadap hukum dan paling memperhatikan terkait penegakan hukum. Untuk itu tidak mungkin Kaka Tariala ditugaskan untuk mengurus yang begituan,” pungkasnya.
Penulis: Yogi Nebansi
