Sekilas.co.id – Isu pergantian unsur Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dinilai akibat kebuntuan komunikasi diinternal Dewan Pengurus Wilayah (DPW) partai Nasional Demokrat (NasDem) Sultra. Keputusan pergantian tersebut pun dinilai bergantung pada relasi aktor ditingkat elite Dewan Pengurus Pusat (DPP) NasDem.
Diketahui, DPW Partai NasDem Sultra mengirimkan surat usulan bernomor 134-SI/DPW-NasDem/SULTRA/X/2025 tertanggal 30 Oktober 2025 perihal, pergantian Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Sultra kepada DPP. Dalam surat tersebut nama yang diusul untuk dilakukan pergantian adalah, Ketua DPRD Prov. Sultra La Ode Tariala digantikan oleh Syahrul Said. Kemudian Ketua Fraksi NasDem DPRD Prov. Sultra Sudarmanto digantikan oleh Suparjo.
Didalam surat tersebut juga diterangkan terkait dengan pertimbangan pergantian kedua unsur pimpinan DPRD Prov. Sultra tersebut. Pertama, untuk memperkuan kinerja partai, menjaga stabilitas, efektivitas dan kehormatan kelembagaan DPRD Prov Sultra. Kedua, untuk memperkuat peran fraksi partai NasDem sebagai representasi visi gerakan restorasi Indonesia di Parlemen daerah. Dan yang terakhir, sebagai tindak lanjut rapat internal DPW NasDem Sultra yang disepakati bersama pada tanggal 16 Agustus 2025.
Dinamika tersebut kemudian memunculkan berbagai spekulasi terkait perombakan unsur pimpinan di DPRD Prov Sultra. Salah satu pandangan itu datang dari Dosen Fisip Universitas Muhamadiyah Kendari Andi Awaludin Maruf. Melihat surat dan dinamika politik NasDem yang terjadi saat ini, menandakan adanya kebuntuan komunikasi antara Ketua DPW yakni Ali Mazi ke Ketua DPRD Prov Sultra La Ode Tariala, termasuk dengan Ketua Fraksi Sudarmanto.
“Pertimbangan pergantian pimpinan itu tidak terlepas dari adanya persoalan mendasar yang sudah tidak bisa lagi dikomunikasikan. Artinya komunikasi diinternal DPW NasDem itu sudah buntu. Ada keinginan atau visi dan misi partai yang tidak lagi bisa dijalankan oleh pak Tariala,” tutur Andi Awaluddin.
“Terlebih, nama ketua DPW NasDem Alimazi belakangan ini menjadi menjadi perbincangan hangat. Jadi mungkin, ada harapan yang dibebankan kepada Ketua DPRD namun itu juga tidak bisa dijalankan,” imbuhnya.
Meski begitu, pergantian tersebut tidak bisa dilakukan secara serta merta menurut Kepala Labolatorium Ilmu Sosial dan Politik Fisip UMK tersebut. Awaluddin mengungkapkan surat DPW Partai NasDem itu baru usulan dari daerah kepada DPP NasDem di pusat. “Jadi untuk pergantian itu tidak serta merta. Masih menunggu restu DPP, jadi semua itu (pergantian Ketua dan Ketua Fraksi DPRD Prov. Sultra, red) bisa terlaksana bergantung dari relasi aktor dari Alimazi sebagai Ketua DPW dan La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD Prov. Sultra ditingkat elit DPP NasDem,” jelasnya.
“Keduanya pasti punya relasi aktor masing-masing di DPP. Jadi semua itu bergantung dari komunikasi di DPP,” imbuhnya.
Semantara itu, dihubungi terpisah Sekjend DPP NasDem Hermawi Fransiskus Taslim saat dihubungi via whastappnya belum mau berkomentar banyak. Ia menyerahkan semua dinamika tersebut kepada DPW Partai NasDem Sultra. “Silahkan koordinasi langsung saja kepada Sekertaris Wilayah DPW NasDem Sultra, kaka Tahir,” singkatnya.
Saat dihubungi via selulernya juga, Sekertaris Wilayah NasDem Sultra Tahir La Kimi belum mau berkomentar banyak soal isu pergantian Ketua DPRD Sultra dan Ketua Fraksi DPRD PRov Sultra. “Sabar akan kita sampaikan secara resmi. Ditunggu saja,” pungkasnya.
Penulis: Yogi Nebansi
