Sekilas.co.id – Penanggulangan terorisme di Indonesia butuh “obat” baru. Sinergisitas antara TNI, Polri, dan BNPT dinilai belum berjalan dalam satu frekuensi yang optimal. Padahal, ancaman keamanan negara terus berevolusi.
Kegelisahan akademik itulah yang membawa Kolonel Kav Ir Amran Wahid ST MM IPM meraih gelar doktor ilmu hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Dalam sidang promosi doktor yang digelar Sabtu (11/4), perwira menengah TNI ini membedah habis peran strategis TNI dalam penanggulangan terorisme.
Dalam disertasinya, Amran menyoroti bahwa kolaborasi antar lembaga masih sering terganjal tembok birokrasi dan regulasi. Ia membedah masalah tersebut tidak hanya dari balik meja, tapi melalui metode hukum empiris dengan pendekatan filsafat dan dogmatik hukum.
“Hasil kajian menunjukkan sinergisitas antarlembaga memang belum berjalan optimal. Ada kendala di substansi hukum, struktur, hingga sarana prasarana,” ungkap Amran di hadapan dewan penguji yang dipimpin Prof Dr Sufirman Rahman SH MH.
Kolonel Kav, Amran Wahid Foto bersama Istri dan Orang Tua Usai Mengikuti Ujian Promosi Doktor di universitas Muslim Indonesia
Menurut Amran, harus ada garis tegas dalam regulasi. Jika ancaman masih bersifat potensi, kepolisian bisa menjadi garda depan. “Namun, jika sudah berkembang menjadi serangan yang mengancam pertahanan negara, payung hukum harus jelas agar TNI dan Polri bisa bergerak terpadu tanpa keraguan,” tegasnya.
Keberhasilan Amran meraih gelar doktor ini semakin mengukuhkan citranya sebagai profil tentara masa kini. Tangguh di lapangan, namun tajam dalam pemikiran. Pria yang meniti karier dari pangkat Letnan Dua pada 1999 ini memang dikenal haus ilmu. Tak sekadar teori, pengalaman lapangan Amran terbilang mumpuni.
Ia pernah menjabat sebagai Agen Intelijen Ahli Madya hingga Kabagops di Badan Intelijen Daerah (Binda) Sulawesi Tenggara. Pengalaman intelijen inilah yang membuat analisisnya dalam disertasi terasa sangat “membumi” dan aplikatif. Meski menyandang pangkat Kolonel dengan segudang kesibukan, Amran tetap produktif menelurkan karya.
Dua bukunya, Sinergitas TNI-Polri Menangani Terorisme di Indonesia dan Pengantar Hukum Pidana Indonesia, menjadi rujukan penting di dunia literasi pertahanan nasional. “Gelar doktor ini bukan sekadar pencapaian pribadi, tapi ikhtiar untuk memberi kontribusi pemikiran bagi keamanan bangsa,” tambah pria yang meraih pangkat Kolonel pada 2023 tersebut.
Hadir dalam sidang tersebut tim promotor Prof Dr La Ode Husen, Prof Dr M Kamal Hidjaz, dan Dr Kamri Ahmad, serta para penguji yang memberikan apresiasi tinggi atas kedalaman riset sang perwira. Gelar doktor ini menjadi bukti bahwa dedikasi pada negara bisa berjalan beriringan dengan pengabdian di dunia akademik.
