Sekilas.co.id — Laut Sulawesi Tengah bukan sekadar hamparan biru yang memisahkan daratan dan pulau. Di balik garis pantainya, tersimpan ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus kekayaan ekologis yang menentukan masa depan masyarakat pesisir.
Di tengah potensi tersebut, Program LAUTRA (Laut untuk Kesejahteraan Rakyat) hadir dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar menjaga kawasan laut. Program ini diarahkan untuk mendorong pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam konteks Sulawesi Tengah, pelaksanaan program tersebut kini memasuki tahapan awal melalui koordinasi, validasi lokasi, serta pemetaan pemangku kepentingan. Langkah itu menjadi fondasi agar program tidak berjalan dengan pendekatan seragam, tetapi menyesuaikan potensi, persoalan, dan kebutuhan masyarakat di wilayah sasaran.
Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan LAUTRA sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang secara berkelanjutan. Program tersebut juga dirancang untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
*Dari Laut Menuju Kesejahteraan
Filosofi LAUTRA pada dasarnya sederhana, laut yang terjaga harus mampu memberi manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Karena itu, konservasi tidak semestinya berhenti pada penetapan zona atau perlindungan ekosistem. Ia harus berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan, pengembangan ekonomi lokal, serta penciptaan mata pencaharian yang berkelanjutan.
KKP menyebut LAUTRA memiliki empat komponen utama, yakni penguatan kelembagaan konservasi, pembangunan ekonomi lokal, pembiayaan berkelanjutan, serta manajemen proyek terpadu. Program nasional tersebut dilaksanakan di sejumlah provinsi kawasan timur Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.
Dengan demikian, keberhasilan LAUTRA tidak hanya dapat diukur dari luas kawasan yang berhasil dikelola. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat pesisir memperoleh manfaat ekonomi tanpa harus mengorbankan ekosistem yang menjadi sumber penghidupan mereka.
*Sulawesi Tengah Jadi Salah Satu Wilayah Sasaran
LAUTRA Sulawesi Tengah mencatat longlist awal sebanyak 104 desa/kelurahan di tiga kabupaten, yakni 49 desa di Kabupaten Banggai, enam desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan 49 desa di Kabupaten Banggai Laut. Dari proses tersebut, dilakukan validasi berdasarkan kriteria serta pembahasan bersama pemerintah daerah untuk mengusulkan 30 lokasi prioritas LAUTRA dan tiga desa lokasi DEPB.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan LAUTRA di Sulawesi Tengah bukan proyek yang dimulai dari ruang kosong. Sebaliknya, program diawali dengan proses mengenali wilayah dan masyarakat yang menjadi bagian penting dari ekosistem pesisir.
Tim OSP LAUTRA Sulawesi Tengah juga melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Koordinasi dilakukan antara lain dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, unit pengelola kelautan, Dinas Perikanan Kabupaten Banggai, hingga penyuluh.
Dari proses tersebut diperoleh gambaran mengenai kawasan konservasi, dokumen zonasi, sumber daya ekosistem pesisir, serta kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil yang menjadi bagian dari konteks pelaksanaan program.
*Banggai Dalaka Bentang Laut Dengan Potensi Besar
Salah satu wilayah penting dalam pelaksanaan LAUTRA di Sulawesi Tengah adalah kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil Banggai. Berdasarkan data yang dicantumkan dalam buletin OSP LAUTRA Sulawesi Tengah, kawasan konservasi Banggai berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2019 memiliki luas 856.649,13 hektare. Kawasan tersebut terbagi dalam 13 area dengan pembagian zona, antara lain zona inti, zona pemanfaatan terbatas yang mencakup penangkapan ikan, budidaya dan wisata bahari, serta zona rehabilitasi.
Besarnya bentang kawasan tersebut sekaligus memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi. Laut yang luas berarti potensi ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama membutuhkan tata kelola yang tidak sederhana. Di sinilah pemetaan dan koordinasi menjadi penting. Sebab, laut tidak mengenal batas administrasi sebagaimana garis di atas peta. Aktivitas perikanan, wisata, konservasi, transportasi, hingga kehidupan masyarakat pesisir saling berkelindan dalam ruang yang sama.
Potensi wisata bahari yang tidak boleh berhenti sebagai pemandangan. Kawasan Banggai juga menyimpan potensi wisata bahari yang beragam. Tercatat sejumlah potensi di kawasan Banggai Dalaka, mulai dari gugusan pulau kecil, terumbu karang, lokasi selam dan snorkeling, hutan mangrove, habitat ikan endemik Pterapogon kauderni, hingga kawasan yang memiliki potensi pengamatan penyu.
Di Banggai Laut, potensi tersebut berpadu dengan akses transportasi laut, karakter desa pesisir, sejarah kerajaan Banggai, serta sejumlah kawasan pantai. Potensi itu ibarat permata yang sudah tersedia, tetapi belum semuanya dipoles menjadi sumber nilai ekonomi.
Karena itu, tantangan LAUTRA bukan sekadar menjaga agar laut tetap indah. Tantangannya adalah bagaimana keindahan tersebut dapat dikelola tanpa kehilangan ruh konservasi, bagaimana nelayan dapat memperoleh penghidupan yang lebih baik tanpa merusak sumber daya; dan bagaimana wisata bahari tumbuh tanpa menjadikan ekosistem sebagai korban.
*Fondasi Program Dimulai Dari Pemetaan
LAUTRA Sulawesi Tengah menempatkan tiga langkah sebagai fondasi awal program, yakni validasi desa, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan pemetaan stakeholder. Tahapan tersebut mungkin tidak selalu terlihat semenarik pembangunan fasilitas wisata atau aktivitas ekonomi di pesisir. Namun, justru dari sinilah kualitas sebuah program ditentukan.
Pemetaan stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa yang memiliki kepentingan, pengetahuan, kewenangan, maupun pengalaman dalam pengelolaan kawasan. Sementara koordinasi menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan membangun kemitraan.
Buletin OSP LAUTRA menegaskan bahwa pemetaan dilakukan untuk mengenali potensi, tantangan, dan kebutuhan masyarakat agar intervensi dapat dirancang secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat pesisir semestinya tidak ditempatkan sekadar sebagai objek program. Mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan penerima manfaat utama.
Pekerjaan rumahnya, memastikan laut tetap hidup dan masyarakat ikut tumbuh. Pada akhirnya, LAUTRA di Sulawesi Tengah akan berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar, mampukah konservasi berjalan seiring dengan kesejahteraan?. Pertanyaan itu penting karena masyarakat pesisir tidak hidup hanya dari keindahan laut. Mereka membutuhkan ikan, ruang usaha, akses ekonomi, infrastruktur, pengetahuan, serta kepastian bahwa sumber daya yang mereka manfaatkan hari ini masih tersedia untuk generasi berikutnya.
Karena itu, keberhasilan LAUTRA tidak cukup hanya ditandai dengan tersusunnya peta, terbentuknya kelembagaan, atau terlaksananya koordinasi. Semua itu baru fondasi. Bangunan sesungguhnya adalah ketika pengelolaan kawasan konservasi mampu menjaga ekosistem sekaligus membuka ruang ekonomi yang sehat bagi masyarakat.
KKP sendiri menempatkan LAUTRA sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi sekaligus memperluas akses ekonomi masyarakat lokal. Dalam desain nasionalnya, program ini menargetkan lebih dari 75 ribu penerima manfaat langsung, termasuk sedikitnya 30 persen kelompok perempuan pesisir. Bagi Sulawesi Tengah, terutama Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, program tersebut menjadi peluang untuk menjadikan kekayaan laut bukan hanya sebagai panorama yang dibanggakan, tetapi sebagai modal pembangunan yang dikelola secara hati-hati.
Sebab, laut yang sehat bukan sekadar warisan alam. Ia adalah tabungan masa depan masyarakat pesisir. Dan LAUTRA di Sulawesi Tengah sedang berada pada tahap penting untuk memastikan tabungan itu tidak habis sebelum dinikmati generasi berikutnya.
