Jurni: Ali Mazi Harus Hentikan Polemik Internal NasDem Sultra
Sekilas.co.id – Ada ironi yang sulit disembunyikan dari polemik pergantian Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Lembaga legislatif yang semestinya menjadi rumah representasi rakyat justru ikut terseret dalam kegaduhan internal partai Nasional Demokrat (NasDem).
Sebagai kader yang juga merupakan pendiri NasDem Sultra, Jurni mengungkapkan bahwa, persoalan pergantian dari La Ode Tariala ke Syarul Said kemudian ke Sudarmanto Saeka bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi Ketua DPRD Sultra. Lebih jauh, polemik itu dinilai telah menyeret citra Partai NasDem ke ruang publik dengan pertanyaan yang tidak kunjung memperoleh penjelasan memadai.
Ironinya, partai yang membawa jargon restorasi justru seperti sedang melakukan restorasi terhadap konflik internalnya sendiri. Jurni menilai kepemimpinan Ali Mazi sebagai Ketua NasDem Sultra perlu mengevaluasi cara konsolidasi partai dilakukan.
Sebab, menurut dia, pergantian kepemimpinan di DPRD yang dipertontonkan secara terbuka berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. “Publik menaruh perhatian negatif dan harus dijelaskan kepada publik terkait pergantian ini,” tutur Jurni.
“Apa alasan pergantian dari Tariala ke Syahrul. Kemudian, apa alasan Syahrul kemudian digantikan oleh Sudarmanto. Ini alasan yang harus diketahui masyarakat,” imbuhnya.
Bagi Jurni, persoalannya bukan semata-mata Tariala, Syahrul atau Sudarmanto. Persoalannya adalah marwah lembaga DPRD jangan sampai terlihat seperti papan catur tempat kepentingan politik internal dimainkan. Sebab, ketika kursi pimpinan lembaga negara diperlakukan seperti objek tarik-menarik kepentingan, publik tentu bertanya, apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar kepentingan kelembagaan atau sekadar kemenangan faksi.
Kritik Jurni menjadi lebih keras ketika berbicara mengenai kondisi internal NasDem Sultra. Ia menilai Ali Mazi justru memperburuk konsolidasi internal partai. “Para kader terus ditempatkan dalam situasi yang melelahkan karena harus berhadapan dengan pergantian dan tarik-menarik posisi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut seperti partai sedang sibuk mencari siapa yang paling pantas memegang kemudi, sementara kapal bernama NasDem sudah terlanjur menjadi tontonan penumpang di dermaga. “Ali Mazi sebaiknya menghentikan gejolak Partai NasDem, bukan merusaknya. Keberhasilan NasDem merebut kursi hari ini bukan karena kerja pribadinya, tetapi kerja kader secara keseluruhan,” jelasnya.
Pernyataan itu menyentuh persoalan yang lebih fundamental, partai politik bukan milik seorang ketua atau milik Ali Mazi.
Kursi, suara pemilih, kerja politik, kampanye, konsolidasi hingga kemenangan elektoral merupakan hasil kerja banyak orang.
“Karena itu, tidak tepat jika keberhasilan partai kemudian diperlakukan sebagai legitimasi untuk mengambil keputusan yang justru membuat kader dan publik mempertanyakan arah organisasi,” katanya.
Tidak berhenti disitu. Polemik yang kini NasDem menjadi pememran utmanya kemudian mempertanyakan soal komitmen politik tanpa mahar, jangan berubah menjadi NasDem dengan harga. “Ia juga menegaskan bahwa adanya indikasi praktik transaksional dalam kepengurusan saat ini, mulai dari dukungan hingga jabatan dalam struktur DPRD bisa menjadi tudingan atas situasi saat ini. Untuk itu prinsip restorasi, dan NasDem tanpa mahar tersebut harus dijaga,” tegasnya.
“Kritik atas persoalan yang terjadi itu juga harus dijawab secara terbuka oleh internal partai. Sebab, dalam politik modern, yang mahal bukan hanya kursi. Kepercayaan publik jauh lebih mahal,” imbuhnya.
Mantan calon Gubernur Sultra ini juga mengungkapkan bahwa, jika partai mengusung slogan “tanpa mahar”, publik berhak melihat apakah prinsip itu benar-benar hidup dalam praktik organisasi atau tidak. “Jangan sampai slogan menjadi spanduk, sementara praktik politik berjalan dengan kalkulator,” tungkasnya.
Jurni juga menyayangkan sejumlah kader yang menurutnya memiliki kapasitas justru harus menghabiskan energi untuk memperebutkan posisi akibat gejolak internal. Ia menyebut Syarul, Sudarmanto, dan Tariala sebagai kader terbaik yang seharusnya dapat menggunakan waktu dan pikirannya untuk memperkuat partai, bukan terseret dalam konflik perebutan posisi.
Di sinilah ironi politik itu terasa. Kader yang seharusnya menjadi mesin partai malah dipaksa menjadi pemain dalam drama internal yang episodenya belum jelas kapan tamat. Padahal, energi politik semestinya digunakan untuk menghadapi persoalan rakyat: ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pembangunan daerah, hingga pengawasan pemerintahan.
“Bukan terus-menerus mengurus siapa yang duduk di kursi dan siapa yang harus turun dari kursi,” katanya.
Ketika pergantian pimpinan DPRD dipersepsikan sebagai bagian dari akrobat politik internal partai, maka yang ikut dipertaruhkan bukan hanya nama NasDem. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif juga berada di meja taruhan.
DPRD adalah lembaga representasi rakyat. Kursinya bukan milik partai, apalagi milik individu. Partai memang memiliki mekanisme politik untuk menentukan kader yang ditempatkan di lembaga legislatif, tetapi keputusan tersebut pada akhirnya bersinggungan dengan kepentingan publik.
Karena itu, proses politik semestinya dijalankan dengan transparansi, kepatutan, dan penghormatan terhadap kelembagaan.
Jangan sampai publik melihat DPRD seperti panggung pertunjukan. Kursi dipindahkan, pemain berganti, tetapi rakyat hanya diminta membeli tiket tanpa pernah tahu siapa sutradaranya.
Jurni pun meminta Ali Mazi sebagai Ketua DPW diminta mengakhiri kegaduhan. Meski melontarkan kritik keras, Jurni masih memberikan ruang bagi Ali Mazi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, Ali Mazi merupakan tokoh Sultra, mantan gubernur, sekaligus ketua partai.
“Dengan posisi tersebut, Ali Mazi memiliki kapasitas untuk menghentikan gejolak internal NasDem. Harapan sederhana itu adalah, partai kembali menjadi rumah bersama bagi kader, bukan arena pertarungan antarkader,” ungkapnya.
Sebab, jika konflik dibiarkan berlarut, yang rusak bukan hanya hubungan antarorang. Yang terkikis adalah kepercayaan kader dan simpati masyarakat. Dan dalam politik, kehilangan simpati publik sering kali jauh lebih berbahaya daripada kehilangan sebuah kursi.
NasDem Sultra kini menghadapi pilihan yang tidak terlalu rumit. Mengakhiri akrobat politik atau terus mempertontonkan pertunjukan yang membuat publik bertanya-tanya. Jika benar partai ini hendak menjaga semangat restorasi, maka yang perlu direstorasi terlebih dahulu barangkali bukan slogan, melainkan kepercayaan internal dan marwah kelembagaannya.
“Rakyat tidak membutuhkan partai yang sibuk menghitung siapa mendapat kursi. Rakyat membutuhkan partai yang mampu menjelaskan untuk apa kursi itu digunakan,” pungkasnya.
