Menu

Mode Gelap
 

News · 2 Aug 2026 18:20 WIB ·

Inflasi Kolaka Menekan Daya Beli, Kadin Desak Pemda Bergerak Cepat


Ketua Kadin Kolaka, Vebrianti Safrudin Perbesar

Ketua Kadin Kolaka, Vebrianti Safrudin

Sekilas.co.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kolaka menyampaikan keprihatinan atas tingginya laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, mengganggu keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berpotensi memengaruhi stabilitas dunia usaha di daerah.

Ketua Kadin Kolaka, Vebrianti Safrudin, meminta Pemerintah Kabupaten Kolaka mengambil langkah cepat, terukur, dan transparan untuk mengendalikan inflasi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena Kolaka merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi besar yang berkembang sebagai kawasan investasi nasional.

“Kami berharap Bupati Kolaka beserta seluruh jajaran segera mengambil langkah cepat, terukur, dan transparan dalam mengendalikan inflasi karena masyarakat membutuhkan kebijakan yang nyata, bukan sekadar penjelasan mengenai penyebab kenaikan harga,” tegas Vebrianti dalam pernyataan sikap resminya yang disampaikan kepada Info Viral Kolaka, Sabtu (1/8/2026).

Sorotan Kadin tersebut tidak terlepas dari data inflasi Kabupaten Kolaka. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka mencatat inflasi tahunan atau year-on-year (y-on-y) pada Juni 2026 mencapai 5,33 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,78. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir berdasarkan data yang disampaikan dalam bahan narasi.

Di tingkat Sulawesi Tenggara, inflasi tahunan pada Juni 2026 tercatat 4,68 persen. Kota Baubau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,60 persen, sedangkan Kolaka berada di posisi berikutnya dengan angka 5,33 persen.

Investasi Harus Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan

Vebrianti menilai besarnya aktivitas investasi di Kolaka harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), menurutnya semestinya memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Ia mengingatkan, pertumbuhan investasi jangan hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk ke daerah. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan.

“Kabupaten Kolaka sebagai daerah tujuan investasi nasional harus memiliki strategi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat lokal ikut merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Kadin memahami kenaikan biaya logistik dan harga bahan bakar dapat memberikan tekanan terhadap harga barang. Namun, faktor eksternal tersebut dinilai tidak semestinya menjadi satu-satunya alasan ketika kenaikan harga kebutuhan pokok di Kolaka lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain yang menghadapi kondisi serupa.

Makanan hingga Perawatan Pribadi Jadi Penyumbang

Data BPS Kabupaten Kolaka menunjukkan tekanan inflasi terjadi pada sejumlah kelompok pengeluaran. Pada Juni 2026, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi tahunan sebesar 7,77 persen.

Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan sebesar 16,54 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga mengalami kenaikan sebesar 5,28 persen.

Kenaikan tersebut turut tercermin pada sejumlah komoditas yang disebut dalam bahan data, antara lain ikan cakalang, minyak goreng, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, bensin, biaya sewa rumah, hingga seragam sekolah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kenaikan harga kebutuhan sehari-hari secara langsung berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagi pelaku UMKM, tekanan harga juga dapat meningkatkan biaya operasional ketika kenaikan harga bahan baku tidak sepenuhnya dapat diteruskan kepada konsumen.

Kadin Dorong Evaluasi Menyeluruh

Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Kadin Kolaka meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab tingginya inflasi.

Kadin mendorong optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penguatan pengawasan distribusi bahan pokok, pelaksanaan operasi pasar secara berkala, serta peningkatan kerja sama dengan Bulog dan distributor.

Kadin juga meminta pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.

Selain itu, pengawasan terhadap potensi penimbunan barang dinilai perlu diperkuat. Pemerintah juga didorong meningkatkan pemberdayaan UMKM dan petani lokal agar mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal.

Dunia Usaha Siap Jadi Mitra Pemerintah

Vebrianti menegaskan dunia usaha siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Menurutnya, pemerintah dan dunia usaha memiliki kepentingan yang sama, yakni memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan sehat dan manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat.

Bagi Kadin Kolaka, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk. Stabilitas harga, daya beli masyarakat, keberlangsungan UMKM, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi juga menjadi indikator penting.

Dengan tekanan inflasi yang masih tinggi, Kadin berharap pemerintah daerah tidak berhenti pada identifikasi penyebab, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menjaga pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga.

Data BPS memperlihatkan inflasi Kolaka pada Juni 2026 memang berada pada level tinggi. Pada Maret 2026, inflasi Kolaka bahkan tercatat 6,02 persen, kemudian turun menjadi 3,80 persen pada April sebelum kembali berada di angka 5,33 persen pada Juni.

Tren tersebut menunjukkan pengendalian harga tetap menjadi pekerjaan penting pemerintah daerah, terlebih Kolaka sedang berkembang sebagai salah satu kawasan investasi nasional.

Bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus terasa dalam kehidupan sehari-hari. Investasi dan pembangunan dinilai akan lebih bermakna apabila berjalan beriringan dengan harga kebutuhan pokok yang terkendali dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Artikel ini telah dibaca 2070 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tertibkan Aset Ummusshabri, Bukti ASR Lindungi Pendidikan Sultra: Aset Aman, Sekolah Tetap Jalan

11 September 2026 - 16:16 WIB

Maling Nikel, PT Ceria Nugraha Indotama Didesak Angkat Kaki dari Bumi Anoa

10 September 2026 - 08:41 WIB

Kasus Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama, Kejagung Tancap Gas

9 September 2026 - 17:53 WIB

Kasus Wakil Rakyat Teguh Rahmat Tak Kunjung ke Pengadilan, Kajati Sultra Beri Atensi

9 September 2026 - 16:55 WIB

Lantik Pengurus Kadin Bombana, Supriadi Minta Kadin Jadi Mitra Strategis Pemerintah

9 September 2026 - 13:01 WIB

Sinergi Gubernur Dan Kajati Sultra Percepat Pengamanan Aset Daerah dan Perbaikan Tata Kelola SDA

9 September 2026 - 12:58 WIB

Trending di News