Sekilas.co.id – Sengketa lahan eks-Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, kembali menguatkan posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) sebagai pihak yang berhak atas aset tersebut.
Pengadilan Tinggi (PT) Sultra melalui Putusan Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI tertanggal 16 September 2026 menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari terkait bantahan perlawanan eksekusi yang diajukan Kikila Adi Kusuma. Dengan putusan tersebut, upaya hukum yang ditempuh pihak pengklaim belum berhasil menggugurkan hak Pemprov Sultra atas lahan di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Budi Utomo itu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, mengatakan putusan PT Sultra tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses penertiban dan pengamanan aset.
Ia menjelaskan, perkara ini bermula dari klaim Kikila Adi Kusuma, salah seorang ahli waris H. Ambodalle, yang menguasai lahan tersebut.
Pemprov Sultra kemudian menempuh langkah hukum untuk mempertahankan aset daerah, termasuk melakukan upaya penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut.
Pada 2016, Kikila Adi Kusuma mengajukan gugatan ke PN Kendari. Dalam proses hukum selanjutnya, Pemprov Sultra memenangkan perkara pada tingkat banding dan kasasi pada 2017.
Namun, meski telah memperoleh kemenangan hukum, penguasaan fisik lahan belum beralih kepada pemerintah daerah. Kondisi itu mendorong Pemprov Sultra kembali mengajukan gugatan sengketa kepemilikan pada 2020.
Perkara tersebut berlanjut hingga tingkat kasasi. Pada 2022, Pemprov Sultra kembali dinyatakan menang dalam rangkaian proses hukum tersebut.
Tidak berhenti di situ, Pemprov Sultra mengajukan permohonan eksekusi pada 2022. Pengadilan kemudian melaksanakan konstatering atau pencocokan objek sengketa di lapangan pada 20 November 2025 sebagai bagian dari tahapan persiapan eksekusi.
Namun, Kikila Adi Kusuma kembali mengajukan perlawanan eksekusi pada 5 Januari 2026. Upaya tersebut kemudian diputus melalui Putusan PT Sultra Nomor 88/Pdt/2026/PT KDI yang menguatkan putusan PN Kendari.
Andi Syahrir menambahkan, Pemprov Sultra kini telah berkoordinasi dengan PN Kendari untuk menjadwalkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah juga telah menyampaikan pemberitahuan pengosongan kepada pihak-pihak yang menempati lahan tersebut.
“Kami berharap masyarakat yang menempati lahan dapat bekerja sama melakukan pengosongan,” tutupnya.
Dengan perkembangan tersebut, Pemprov Sultra berharap proses pengamanan aset daerah dapat segera dituntaskan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
