Sekilas.co.id – Klaim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) bahwa penetapan tersangka dan penahanan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, telah sesuai prosedur operasional standar (SOP), kini memasuki ruang pengujian hukum di Pengadilan Negeri (PN) Kendari.
Tim penasihat hukum Asrun Lio resmi mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kepala Kejati Sultra selaku pihak termohon. Permohonan tersebut terdaftar di PN Kendari dengan Nomor Perkara 18/Pid.Pra/2026/PN Kdi, tertanggal 29 Oktober 2026.
Melalui permohonan tersebut, tim hukum mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Asrun Lio dalam perkara dugaan korupsi anggaran belanja makan dan minum jamuan tamu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra tahun anggaran 2022–2023.
Kuasa hukum Asrun Lio, Dzul Fijar, S.H., menegaskan bahwa praperadilan bukan sekadar upaya hukum formal, melainkan mekanisme untuk menguji apakah tindakan penyidik telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.
Menurutnya, pernyataan penyidik Kejati Sultra yang menyebut penetapan tersangka dan penahanan telah sesuai SOP justru harus dibuktikan melalui pemeriksaan di hadapan hakim.
“Nantinya dalam persidangan, kami akan menguraikan pokok-pokok permohonan, argumentasi hukum, serta alat bukti yang menjadi dasar pengajuan praperadilan,” demikian keterangan tim penasihat hukum Asrun Lio.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor 05/P.3/Fd.2/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.
Dzul Fijar menilai surat tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai muatan yang wajib dicantumkan dalam surat penetapan tersangka. Ia merujuk Pasal 90 ayat (3) KUHP yang, menurut argumentasi pemohon, mengatur kewajiban pencantuman identitas tersangka, uraian singkat perkara, serta hak-hak tersangka.
“Jadi berdasarkan Pasal 90 ayat (3) KUHP itu tidak memuat uraian singkat, di mana hal tersebut wajib,” tegasnya.
Selain surat penetapan tersangka, Dzul Fijar menyebut terdapat lima surat yang dijadikan objek permohonan praperadilan. Surat itu yakni, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Tiga surat lain yakni, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor Print 01a/P.3/Fd.2/09/2026. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 01b/P.3/Fd.2/09/2026 dan Surat Perintah Penyidikan Kepaa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor Print-08/P.3/Fd.2/10/2026.
*Klaim SOP Kejati Masuk Ruang Uji
Sebelumnya, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Sultra, Enjang Slamet, membenarkan bahwa Asrun Lio dan Juliati mengajukan permohonan praperadilan.
Enjang menyatakan pihaknya menghormati langkah hukum tersebut karena merupakan hak setiap orang yang sedang menjalani proses pidana. Namun, Kejati Sultra memastikan siap mempertahankan keabsahan tindakan penyidik.
“Kami siap menghadapi dan membuktikan penetapan tersangka dan penahanannya sah secara hukum. Jadwal sidangnya minggu depan,” ujar Enjang kepada media, 5 November 2026.
Pernyataan tersebut kini bukan lagi sebatas penegasan kepada publik. Kejati Sultra harus mempertanggungjawabkan klaim kepatuhan terhadap SOP melalui dokumen, prosedur, dan argumentasi hukum di hadapan hakim.
Di sisi lain, tim penasihat hukum meminta hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanan Asrun Lio tidak sah apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum.
*Uji Prosedur, Bukan Pembuktian Perkara Pokok
Dalam perkara pokoknya, Asrun Lio ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi anggaran belanja makan dan minum jamuan tamu Pemprov Sultra tahun anggaran 2022–2023. Penyidik menyebut Asrun Lio saat itu bertindak sebagai pengguna anggaran.
Kejati Sultra sebelumnya menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti dan melaksanakan gelar perkara. Penyidik juga mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp4,2 miliar.
Namun, praperadilan memiliki ruang pemeriksaan yang berbeda dari perkara pokok. Fokusnya bukan menentukan apakah Asrun Lio terbukti melakukan tindak pidana korupsi, melainkan menguji sah atau tidaknya tindakan hukum penyidik, khususnya penetapan tersangka dan penahanan yang dipersoalkan pemohon.
Dengan demikian, persidangan ini menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk menguji argumentasi masing-masing berdasarkan ketentuan hukum dan alat bukti yang diajukan.
Bagi Kejati Sultra, klaim bahwa seluruh tahapan telah sesuai SOP harus dapat dibuktikan secara hukum. Sementara bagi tim penasihat hukum, setiap keberatan terhadap prosedur harus didukung argumentasi dan bukti yang relevan.
Putusan hakim praperadilan nantinya akan menentukan apakah tindakan penyidik terhadap Asrun Lio telah memenuhi persyaratan hukum atau terdapat pelanggaran prosedural yang berimplikasi terhadap keabsahan upaya paksa tersebut.
