Sekilas.co.id – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, secara resmi membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2026/2027 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari, Senin (3/8/2026).
Pembukaan MPLS tersebut menandai dimulainya proses pendidikan bagi 206 peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari. Mereka terdiri atas 26 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Seluruh peserta didik merupakan anak-anak yang berasal dari Kota Kendari.
Bagi Pemerintah Kota Kendari, kehadiran Sekolah Rakyat bukan sekadar penambahan fasilitas pendidikan. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program Sekolah Rakyat di Kendari sebelumnya juga telah mendapat perhatian pemerintah provinsi. Pada Mei 2026, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Wali Kota Kendari meninjau pelaksanaan program tersebut sekaligus mengecek kesiapan fasilitas pendidikan dan pembangunan gedung permanen.
Dalam sambutannya, Siska menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sentra Meohai Kendari, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Sosial Kota Kendari, tenaga pendidik, panitia pelaksana, serta seluruh pihak yang berkolaborasi sehingga Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari dapat mulai beroperasi.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Program tersebut juga dinilai strategis karena memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang terintegrasi.
“Program ini bukan sekadar menghadirkan ruang belajar, tetapi menghadirkan harapan, kesempatan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita, khususnya di Kota Kendari,” ujar Siska.
Pemerintah Kota Kendari menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Sasaran akhirnya adalah membangun kota yang layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Siska menegaskan pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan peserta didik yang menguasai pengetahuan akademik. Pendidikan juga harus membentuk karakter, kemampuan teknologi, serta tetap berakar pada nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.
Dalam data yang disampaikan Pemerintah Kota Kendari, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 hingga desil 4. Angka kemiskinan Kota Kendari disebut mencapai sekitar 4,18 persen atau 18.380 jiwa.
Sementara itu, hasil pendataan Dinas Pendidikan bersama Dinas Sosial Kota Kendari mencatat hampir 1.000 anak usia sekolah tingkat SD dan SMP belum bersekolah. Dengan kapasitas Sekolah Rakyat yang dapat menampung hingga 1.080 peserta didik, Pemerintah Kota Kendari optimistis program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menuntaskan persoalan anak tidak sekolah.
“InsyaAllah pada tahun 2026 kita bisa menuntaskan anak tidak sekolah di Kota Kendari. Ini menjadi semangat besar bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Data tersebut menjadi penting karena tujuan Sekolah Rakyat memang diarahkan kepada kelompok masyarakat miskin, miskin ekstrem, dan rentan. BPKP Sulawesi Tenggara sebelumnya juga menyebut program ini sebagai salah satu inisiatif strategis pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari tidak hanya memberikan layanan pembelajaran. Program tersebut menyediakan layanan terpadu yang mencakup asrama, pemenuhan gizi, layanan kesehatan, pembinaan karakter, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga peserta didik.
Konsep pendidikan terintegrasi dan berasrama menjadi salah satu karakter penting Sekolah Rakyat. Pelaksanaan program di Kendari sebelumnya juga mencakup fasilitas penunjang seperti laboratorium komputer, perpustakaan, klinik, dan asrama siswa.
Karena itu, keberhasilan program tidak hanya akan ditentukan oleh proses belajar mengajar di ruang kelas. Pengelolaan asrama, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas tenaga pendidik, hingga pendampingan peserta didik menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Bagi pemerintah daerah, sistem tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, tertib, disiplin, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Siska juga menyampaikan bahwa Kota Kendari menjadi salah satu dari 38 kabupaten/kota tahap pertama penerima pembangunan Sekolah Rakyat dari total 543 daerah di Indonesia.
Di Sulawesi Tenggara, pada tahap awal tersebut hanya Kota Kendari dan Kabupaten Buton Tengah yang memperoleh pembangunan Sekolah Rakyat, sesuai data yang disampaikan dalam kegiatan. Dukungan pemerintah daerah diwujudkan melalui hibah lahan sekitar lima hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Pemkot Kendari juga membangun akses jalan menuju kawasan sekolah untuk mendukung aktivitas pendidikan sekaligus mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui BPKP Sultra telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola Program Sekolah Rakyat di Kendari. Pengawasan tersebut mencakup tata kelola, pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian program dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.
Di hadapan para peserta didik, Siska memberikan pesan agar kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dimanfaatkan secara maksimal. Ia meminta para siswa tidak merasa rendah diri karena kondisi ekonomi keluarga.
“Kalian adalah generasi masa depan Kota Kendari. Jangan pernah merasa rendah diri. Teruslah belajar, hormati guru dan orang tua, bangun karakter, serta jadikan sekolah ini sebagai tempat mengubah masa depan kalian,” pesannya.
Siska juga mengajak guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat harus benar-benar memastikan setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas. Pembukaan MPLS kemudian ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan siswa oleh Wali Kota Kendari.
Kepala Sentra Meohai Kendari, Muh. Gunawan, SH., MH., mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui Sekolah Rakyat, peserta didik tidak hanya diarahkan mengejar capaian akademik. Mereka juga mendapatkan pembinaan karakter, kedisiplinan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta lingkungan belajar yang aman dan mendukung tumbuh kembang.
“Melalui MPLS ini, peserta didik mulai mengenal lingkungan sekolah, membangun rasa percaya diri, menanamkan nilai disiplin, integritas, gotong royong, serta semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik,” kata Gunawan.
Dengan dimulainya MPLS Tahun Ajaran 2026/2027, tantangan berikutnya adalah memastikan konsep pendidikan terintegrasi tersebut berjalan konsisten. Bukan hanya dari sisi jumlah siswa yang tertampung, tetapi juga dari kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kemampuan program menjangkau anak-anak yang selama ini belum memperoleh pendidikan secara layak.
Di titik itulah keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Kendari akan diuji: sejauh mana akses pendidikan mampu benar-benar mengubah peluang hidup anak-anak dari keluarga kurang mampu.
