Sekilas.co.id – Wajah kawasan eks MTQ Kendari dipastikan bakal berubah total. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Sulawesi Tenggara (Sultra), Pemerintah Provinsi (Pemprov) tengah memacu proyek penataan kawasan yang diproyeksikan menjadi pusat ekonomi baru. Fokusnya jelas: memuliakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan fasilitas yang lebih representatif.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), menunjukkan komitmennya untuk memberikan “karpet merah” bagi para pedagang kecil. Tak tanggung-tanggung, merespons tingginya aspirasi di lapangan, Gubernur memutuskan untuk menambah jumlah fasilitas lapak hingga dua kali lipat dari rencana semula.
“Pendataan awal ada 50 pelaku usaha, namun kami instruksikan tingkatkan menjadi 100 lapak. Bagi yang belum terakomodasi di tahap ini, jangan khawatir, tetap akan mendapat kesempatan secara bertahap,” ujar Andi Sumangerukka saat meninjau progres kawasan, Selasa (21/4).
Penataan ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya mengubah budaya berdagang. Setelah seluruh fasilitas rampung dan diresmikan bertepatan dengan momentum HUT Sultra, Pemprov akan memberlakukan aturan ketat. Aktivitas berjualan di bahu jalan luar kawasan yang selama ini memicu kemacetan tidak akan diperkenankan lagi.
Sebagai gantinya, pedagang akan direlokasi ke dalam area yang jauh lebih tertib, bersih, dan nyaman. Bahkan, Pemprov telah menyiapkan anggaran khusus untuk menjamin pengelolaan kebersihan kawasan secara profesional.
“Karena sudah difasilitasi tempat yang layak, pengelolaan kebersihan juga harus nomor satu. Ini penting agar pengunjung nyaman, dan para pelaku usaha pun sudah sepakat untuk menjaga ini bersama-sama,” tambah Gubernur.
*Harga Sewa: Duduk Bersama, Bukan Sepihak
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian publik adalah biaya sewa lapak. Menanggapi kekhawatiran pedagang, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tarif resmi yang dipatok. Ia justru memerintahkan bawahannya untuk menggunakan cara-cara yang demokratis.
“Saya minta penentuan harga dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pelaku UMKM. Duduk bersama, musyawarah untuk mencari angka yang paling sesuai dan adil bagi semua pihak,” tegasnya dengan nada bicara yang mengedepankan solusi.
Nantinya, pengelolaan lapak-lapak modern ini akan berada di bawah kendali Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra. Namun, proses seleksi pedagang yang masuk tidak akan dilakukan sembarangan. Perumda akan melibatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Pariwisata Sultra untuk memastikan pedagang yang menempati lokasi tersebut benar-benar tepat sasaran.
Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya menciptakan ketertiban kota, tetapi juga menjadikan kawasan eks MTQ sebagai ikon baru kebanggaan masyarakat Kendari, di mana ekonomi kerakyatan bisa tumbuh subur dalam lingkungan yang asri dan tertata rapi.
