Sekilas.co.id – Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, memaparkan analisis tajam mengenai dinamika kepemimpinan nasional di hadapan puluhan content creator dalam workshop yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (16/5/2026).
Dalam paparannya, Teguh menegaskan bahwa setiap pemimpin Indonesia menghadapi tantangan zaman yang berbeda, sehingga kebijakan yang lahir di tiap era tidak dapat disamakan begitu saja.
“Setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Pemimpin pada setiap masa itu pun mengambil kebijakan yang berbeda yang intinya adalah agar Indonesia bisa tetap survived di tengah pergolakan dunia,” ujar Teguh membuka sesi diskusi.
Ia kemudian membandingkan empat sosok pemimpin besar Indonesia, yakni Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie, dan Prabowo Subianto.
Menurutnya, masing-masing pemimpin dihadapkan pada persoalan global dan domestik dengan karakter yang berbeda sehingga membentuk arah kebijakan yang khas pada zamannya.
Di era Soekarno, tantangan utama adalah menjaga kemerdekaan politik di tengah pusaran Perang Dingin dan gelombang dekolonisasi. Soeharto menghadapi tekanan stabilitas ekonomi serta integrasi nasional pasca 1965. Sementara Habibie harus menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter sekaligus mengawal transisi demokrasi.
“Masuk ke era Prabowo, tantangannya berubah lagi. Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” kata Teguh yang juga menjabat Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia.
Ia menjelaskan, tatanan multilateral global yang sebelumnya dianggap stabil kini mulai kehilangan kekuatannya. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat Indonesia tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada jaminan keamanan maupun ekonomi dari luar negeri.
Karena itu, Teguh menilai kebijakan pemerintahan Prabowo diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dari dalam negeri, mulai dari sektor ekonomi, pangan, teknologi, hingga pertahanan.
“Teguh menyebut pendekatan ini sebagai inclusive security. Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam,” tegasnya.
Dalam kerangka tersebut, program-program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, dan hilirisasi industri dinilai bukan sekadar program populis atau bantuan sosial biasa.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” jelasnya.
Teguh juga membandingkan langkah tersebut dengan pengalaman China yang dinilai berhasil melakukan industrialisasi dan hilirisasi besar-besaran pada awal era 2000-an untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi ketergantungan pada rantai pasok asing.
“Prabowo pun melihat Indonesia harus melakukan hal itu. Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” ujarnya.
Untuk memperkuat analisisnya, Teguh turut mengutip pandangan pemikir realisme politik internasional seperti Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
Menurutnya, Morgenthau menekankan bahwa politik internasional pada dasarnya adalah perjuangan kekuasaan, sehingga negara yang gagal menjaga kekuatannya sendiri akan tersingkir.
Sementara Kenneth Waltz, lanjutnya, berpandangan bahwa sistem internasional yang bersifat anarkis memaksa setiap negara menerapkan prinsip self-help demi menjaga kepentingannya sendiri.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” kata Teguh.
Ia menilai arah kebijakan ketahanan nasional pemerintahan Prabowo sejalan dengan logika tersebut, yakni memperkuat kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan ketika sistem global tidak lagi memberikan kepastian.
Menutup pemaparannya, Teguh mengajak para content creator untuk membangun narasi publik yang lebih memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan pemerintah.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya.
