Oleh: dr. Muhammad Fadhil, S.Ked., M.Kes., AIFO-K
Dokter dan Dosen Anatomi FK UPN Veteran Jakarta
Di banyak keluarga Sulawesi Tenggara, pendidikan bukan sekadar urusan anak mau sekolah atau tidak. Ia berkaitan dengan ongkos transportasi, seragam, buku, jarak tempuh, akses internet, kualitas guru, dan kemampuan orang tua bertahan di tengah tekanan ekonomi. Bagi sebagian anak di Kendari, sekolah mungkin terasa dekat.
Tetapi bagi anak-anak di wilayah kepulauan, pedalaman, pesisir, dan keluarga rentan, pendidikan masih sering menjadi perjalanan panjang yang melelahkan. Karena itu, kebijakan pendidikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua layak dibaca secara serius.
Bantuan pendidikan, beasiswa, seragam sekolah, komputer, smartboard, alat laboratorium, hingga rehabilitasi sekolah menunjukkan adanya dorongan politik untuk menjadikan pendidikan sebagai salah satu urat nadi pembangunan daerah. Pada Oktober 2025, misalnya, Pemprov Sultra menyalurkan bantuan pendidikan berupa komputer, smartboard, alat laboratorium IPA, peralatan olahraga, mebel sekolah, serta seragam sekolah untuk siswa SMA di berbagai kabupaten dan kota.
Namun, pertanyaan pentingnya bukan hanya: berapa banyak bantuan yang dibagikan? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah bantuan itu menjawab titik lemah pendidikan Sultra berdasarkan data? Data BPS tahun 2025 menunjukkan pola yang perlu dibaca hati-hati.
Angka Partisipasi Murni Sulawesi Tenggara masih tinggi pada jenjang SD/MI, yaitu 95,89 persen. Namun angka itu turun menjadi 74,78 persen pada jenjang SMP/MTs dan turun lagi menjadi 63,31 persen pada jenjang SMA/SMK/MA. Artinya, persoalan utama Sultra bukan hanya memasukkan anak ke sekolah dasar, tetapi menjaga agar mereka tidak “bocor” dari sistem ketika naik ke jenjang menengah.
Pola serupa terlihat pada Angka Partisipasi Sekolah. Pada 2025, APS Sultra untuk usia 7–12 tahun tercatat 99,05 persen, usia 13–15 tahun 96,53 persen, usia 16–18 tahun 79,58 persen, dan usia 19–23 tahun tinggal 33,67 persen. Angka ini seperti kurva anatomi pendidikan: semakin jauh perjalanan seorang anak menuju pendidikan tinggi, semakin besar tahanan sosial yang ia hadapi. Dalam fisika, konsep ini dapat dibaca melalui inersia.
Suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan pola lama, kecuali ada gaya luar yang cukup kuat untuk mengubahnya. Sistem pendidikan juga memiliki inersia. Jika selama bertahun-tahun ia tertahan oleh kemiskinan, jarak geografis, fasilitas terbatas, kualitas pembelajaran yang belum merata, dan birokrasi yang lambat, maka sistem itu tidak akan berubah hanya oleh niat baik.
Ia membutuhkan gaya kebijakan yang kuat, terarah, dan konsisten. Masalahnya, gaya kebijakan tidak cukup hanya besar. Dalam fisika, gaya memiliki vektor: besar dan arah. Bantuan pendidikan yang besar tetapi tidak diarahkan ke titik paling lemah hanya akan menghasilkan gerak yang ramai, tetapi belum tentu efektif.
Di sinilah data kemiskinan menjadi penting. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin Sultra pada September 2025 turun menjadi 10,14 persen. Ini tentu kabar baik. Namun, untuk membaca ketimpangan wilayah, data Maret 2025 tetap penting karena memperlihatkan perbedaan yang jelas antara perkotaan dan perdesaan.
Pada periode itu, tingkat kemiskinan Sultra tercatat 10,54 persen. Bila dibedah lebih dalam, kemiskinan perdesaan mencapai 13,13 persen, jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yang sebesar 6,42 persen. Jumlah penduduk miskin di perdesaan juga jauh lebih besar dibanding perkotaan. Data ini memberi pesan jelas: bila pendidikan ingin menjadi alat mobilitas sosial, maka bantuan tidak boleh terlalu terkonsentrasi di ruang kota.
Ia harus mengalir lebih kuat ke desa, pesisir, kepulauan, dan wilayah yang secara ekonomi lebih rapuh. Bantuan pendidikan adalah gaya awal. Beasiswa adalah dorongan penting. Seragam dapat meringankan beban keluarga. Komputer dan smartboard dapat membuka peluang pembelajaran digital. Tetapi dalam fisika, gaya yang besar namun sesaat hanya menghasilkan impuls.
Ia bisa mendorong benda bergerak, tetapi belum tentu menjaga kecepatannya. Begitu pula dalam kebijakan pendidikan. Bantuan yang diberikan sekali atau dua kali dapat membantu masyarakat, tetapi belum tentu mengubah nasib pendidikan secara struktural. Jika tidak disertai data sasaran yang akurat, kalender penyaluran yang jelas, pelatihan guru, pemeliharaan sarana, dan evaluasi dampak, maka kebijakan pendidikan berisiko berhenti sebagai kegiatan distribusi, bukan transformasi.
Sebagai dokter dan pengajar anatomi, saya melihat pendidikan seperti tubuh manusia. Dalam tubuh, jantung yang kuat tidak cukup bila pembuluh darah tersumbat. Otak yang cerdas tidak berguna bila sinyal saraf tidak sampai ke otot. Paru-paru yang sehat tidak berarti banyak bila oksigen tidak sampai ke jaringan.
Tubuh yang sehat bukan hanya ditentukan oleh satu organ, tetapi oleh kerja bersama seluruh sistem. Begitu pula pemerintahan. Gubernur boleh memiliki visi. APBD boleh tersedia. Program boleh banyak. Namun jika birokrasi tersumbat, data penerima tidak presisi, dan distribusi tidak merata, maka sekolah-sekolah di wilayah perifer tetap mengalami iskemia kebijakan: kekurangan aliran manfaat pembangunan. Sultra membutuhkan semacam bedah vaskular kebijakan pendidikan.
Sumbatan birokrasi harus dibuka. Aliran anggaran harus dibuat lancar. Sekolah di kepulauan, pedalaman, pesisir, dan wilayah miskin harus mendapat perfusi kebijakan yang memadai. Jangan sampai pendidikan hanya tampak berdenyut di pusat kota, tetapi mengalami kekurangan oksigen di daerah pinggiran. Kebijakan nasional juga memberi arah yang jelas.
Melalui RPJMN 2025–2029, pemerintah pusat menempatkan percepatan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi peningkatan kualitas pendidikan. Kerangka ini mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar-menengah. Artinya, pendidikan Sultra tidak cukup hanya diperkuat di hilir melalui beasiswa mahasiswa. Hulu pendidikan juga harus dijaga: PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, literasi dasar, numerasi, dan transisi anak menuju perguruan tinggi atau dunia kerja.
Maka, solusi pendidikan Sultra harus dibangun dari data, bukan dari intuisi semata. Pertama, transparansi beasiswa dan bantuan pendidikan. Publik perlu mengetahui kapan pendaftaran dibuka, kapan verifikasi dilakukan, kapan bantuan disalurkan, siapa penerimanya, dan bagaimana mekanisme keberatan jika ada warga yang merasa layak tetapi terlewat.
Transparansi adalah sistem saraf sensorik dalam kebijakan. Tanpanya, pemerintah kehilangan umpan balik dari masyarakat. Kedua, prioritas harus diberikan kepada wilayah dan kelompok yang paling membutuhkan. Data kemiskinan menunjukkan beban sosial-ekonomi di perdesaan masih berat.
Karena itu, bantuan pendidikan harus lebih kuat diarahkan ke desa, pesisir, kepulauan, keluarga miskin, dan sekolah dengan angka partisipasi rendah. Dalam tubuh, darah mengalir lebih besar ke jaringan yang paling membutuhkan oksigen. Dalam kebijakan, anggaran juga harus mengalir lebih kuat ke daerah yang paling membutuhkan dukungan.
Ketiga, intervensi harus difokuskan pada titik kebocoran pendidikan. Data APM dan APS menunjukkan penurunan tajam setelah jenjang dasar, terutama menuju SMA dan perguruan tinggi. Maka program pendidikan Sultra perlu memperkuat SMP, SMA/SMK, bimbingan transisi ke perguruan tinggi, pendidikan vokasi, dan pencegahan putus sekolah. Jika hanya membantu mahasiswa, pemerintah hanya bekerja di hilir.
Padahal banyak anak sudah gugur sebelum mencapai titik itu. Keempat, bantuan sarana harus disertai kapasitas guru dan pemeliharaan alat. Komputer dan smartboard tidak otomatis meningkatkan mutu belajar. Dalam anatomi, alat bantu tidak berguna bila tidak tersambung dengan sistem saraf dan otot. Dalam pendidikan, teknologi hanya berguna jika guru dilatih, listrik dan internet mendukung, serta ada sistem pemeliharaan.
Tanpa itu, teknologi hanya menjadi simbol modernisasi. Kelima, ukuran keberhasilan tidak boleh hanya jumlah bantuan yang dibagikan. Pemerintah perlu mengukur apakah angka putus sekolah menurun, partisipasi SMA/SMK meningkat, literasi dan numerasi membaik, serta lulusan lebih siap masuk perguruan tinggi atau dunia kerja.
Tanpa evaluasi dampak, kebijakan hanya tampak sibuk, tetapi belum tentu efektif. Pendidikan adalah sistem saraf pusat pembangunan daerah. Jika pendidikan terganggu, maka ekonomi, kesehatan, birokrasi, ketenagakerjaan, dan ketahanan sosial ikut melemah. Sebaliknya, jika pendidikan sehat, seluruh tubuh sosial Sultra akan bergerak lebih terkoordinasi.
Karena itu, kebijakan pendidikan ASR-Hugua perlu terus didukung sekaligus diawasi. Dukungan diperlukan agar dorongan awal ini tidak melemah. Pengawasan diperlukan agar dorongan itu tidak berubah menjadi seremoni. Dalam fisika, benda diam membutuhkan gaya untuk bergerak. Tetapi dalam kebijakan publik, gaya saja tidak cukup. Ia harus memiliki arah, durasi, dan kemampuan melawan gaya gesek sosial. Dalam anatomi, tubuh tidak cukup hanya memiliki jantung yang kuat.
Ia membutuhkan pembuluh yang terbuka, saraf yang tersambung, paru-paru yang mengoksigenasi, dan jaringan yang terperfusi. Pendidikan Sultra hari ini sedang diberi gaya awal. Data sudah menunjukkan di mana letak tahanannya: kemiskinan yang masih terasa di perdesaan, penurunan partisipasi di jenjang menengah, transisi lemah menuju perguruan tinggi, dan potensi sumbatan birokrasi bantuan.
Tugas berikutnya adalah memastikan gaya kebijakan tidak hilang sebagai impuls sesaat, tetapi berubah menjadi momentum besar yang menggerakkan seluruh anak Sulawesi Tenggara menuju masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan berkeadilan.
