*AKBP Rico Diduga Lakukan Pembiaran Aktivitas Tambang Ilegal Yang Rusak Hutan Konut
Sekilas.co.id – Diduga melakukan pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal, Kepala Kepolisian Resort Konawe Utara (Kapolres Konut), AKBP Rico Fernanda dilaporkan ke Markas Besar (Mabes) Polri. Tidak hanya itu, Rico juga dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas rusaknya Hutan di Konut. Kinerjanya dipertanyakan dan diduga tidak becus.
Laporan itu diungkapkan langsung oleh Persatuan Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (PERSAMA Sultra-Jakarta) usai secara resmi melaporkan Kapolres Konut ke Mabes Polri. Aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung Konut yang telah berlangsung waktu lama dan melibatkan sejumlah perusahaan menjadi dasar laporan tersebut.
Bahkan faktanya, kegiatan tersebut terjadi secara terbuka di wilayah hukum Polres Konut, namun tidak diikuti langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tegas. Ketua Umum PERSAMA Sultra-Jakarta, Nabil Dean, menegaskan bahwa Kapolres Konawe Utara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga penegakan hukum dan perlindungan lingkungan di wilayahnya.
“Kami mempertanyakan apa yang dilakukan Kapolres Konut selama ini. Aktivitas pertambangan di hutan lindung bukan hal baru. Ini terjadi terbuka dan berlangsung lama. Namun tidak ada tindakan nyata yang menunjukkan upaya pencegahan dan penindakan,” kata Nabil Dean.
Ia juga menyoroti fakta bahwa penyegelan dan penertiban justru dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Menurutnya, Satgas PKH tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi kelalaian aparat penegak hukum di daerah.
“Jangan jadikan Satgas PKH sebagai pelindung. Yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penegakan hukum di Konut adalah aparat wilayah setempat. Seharusnya tindakan pencegahan dan penindakan sudah dilakukan jauh sebelum Satgas PKH turun, jika benar serius melindungi lingkungan,” tegasnya.
Nabil Dean menilai kehadiran Satgas PKH justru memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh Polres Konut. Kondisi ini berdampak langsung pada kerusakan kawasan hutan lindung.
“Jika aparat wilayah bekerja sejak awal, kerusakan hutan lindung tidak akan separah ini. Yang terlihat sekarang justru Satgas PKH yang menunjukkan ketegasan, sementara aparat di wilayah hukum terkesan diam,” lanjutnya.
Melalui laporan ini, PERSAMA Sultra-Jakarta mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres Konut. Mereka meminta Mabes Polri menindaklanjuti laporan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi laporan tersebut, perwakilan Divisi Humas Mabes Polri membenarkan bahwa laporan dari PERSAMA Sultra-Jakarta telah diterima secara resmi. Mabes Polri memastikan laporan tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Laporan sudah kami terima dan akan diteruskan ke Polda Sulawesi Tenggara untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar perwakilan Divisi Humas Mabes Polri.
PERSAMA Sultra-Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti lalai maupun terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal di kawasan hutan lindung Konawe Utara.
Penulis: emka
