Sekilas.co.id – Perintah Presiden Prabowo Subianto tegas. Menghadapi momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) meminta jajaran pemerintahan dan seluruh stakeholder harus memastikan momentum Nataru harus berjalan secara terpadu, antisipatif, dan humanis.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara virtual yang diikuti langsung oleh Gubernur Andi Sumangerukka dan Kapolda Sultra Irjend Pol Didik Wijanarko dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus dilaksanakan secara terpadu, antisipatif, dan humanis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengutamakan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga seluruh rangkaian perayaan Nataru dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Nataru pada tahun sebelumnya, terdapat dua tantangan utama yang perlu diantisipasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Pertama adalah mobilitas masyarakat yang tinggi, berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas, meningkatnya risiko kecelakaan, serta gangguan keamanan dan ketertiban.
Kondisi demikian menuntut pengamanan yang optimal di berbagai titik strategis, seperti pelabuhan, terminal, bandara, tempat ibadah, kawasan wisata, serta wilayah rawan gangguan keamanan. Kedua terkait potensi bencana hidrometeorologi, akibat masih berlangsungnya siklon tropis Koto dan gangguan atmosfer lainnya hingga awal tahun 2026. Situasi ini dapat memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, serta meningkatnya aktivitas vulkanik di beberapa daerah.
Oleh karena itu, pengamanan logistik, menjaga stabilitas sosial, serta percepatan pemulihan akses menjadi prioritas strategis, guna mendukung stabilitas politik dan keamanan nasional selama periode Nataru. Berangkat dari kondisi tersebut, Menko Polkam menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Menko Polkam menginstruksikan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah agar bekerja secara terpadu dan solid. Seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, ASDP, hingga Dinas Perhubungan, diminta memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana secara optimal guna menghadapi potensi cuaca ekstrem maupun kejadian kecelakaan selama periode Nataru secara responsif.
Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sultra didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra.
Penulis: ambar sakti
