Sekilas.co.id – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka memberikan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra. Ia menegaskan tidak boleh ada pemborosan anggaran di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.
Pesan menukik ini disampaikan pria yang akrab disapa ASR tersebut saat memimpin apel gabungan ASN di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Senin (30/3/2026). Apel ini diikuti oleh Sekda Sultra, jajaran Kepala OPD, hingga ribuan ASN.
“Anggaran kita terbatas, sehingga setiap pengeluaran harus diprioritaskan pada kebutuhan nyata masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan, termasuk belanja perjalanan dinas yang tidak mendesak,” tegas Andi Sumangerukka di depan ribuan ASN.
Fokus Putus Mata Rantai Kemiskinan. Andi menekankan bahwa efisiensi anggaran adalah langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi global. Ia menginstruksikan agar setiap rupiah yang keluar harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan yang saat ini masih berada di kisaran 10 persen.
“Program pemerintah harus mampu menjawab persoalan kemiskinan secara konkret. Intervensi harus tepat sasaran agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Sektor infrastruktur pun tak luput dari sorotannya. Ia meminta pembangunan jalan tidak hanya sekadar menjadi proyek fisik, tetapi harus mampu menjadi urat nadi ekonomi warga.
Sentil Dana BOS hingga Target BPJS 100 Persen. Di sektor pendidikan, Gubernur mengingatkan agar tidak ada praktik yang membebani masyarakat. Ia mewanti-wanti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar transparan.
“Pendidikan adalah kunci masa depan. Tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya,” kata purnawirawan jenderal bintang dua itu.
Sementara di sektor kesehatan, Pemprov Sultra memasang target ambisius. Dari cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini di angka 89 persen, Andi menargetkan naik hingga 100 persen.
“Seluruh masyarakat harus mendapatkan layanan kesehatan. Ini menjadi prioritas pemerintah daerah,” imbuhnya.
Wacana WFH untuk Efisiensi. Sebagai bagian dari strategi efisiensi, Pemprov Sultra tengah mengkaji penyesuaian sistem kerja ASN, termasuk kemungkinan penerapan Work From Home (WFH). Namun, ia memberikan catatan tebal mengenai kedisiplinan.
“Apapun sistem kerja yang diterapkan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan meminta seluruh jajaran memastikan setiap kebijakan tidak mandek di atas kertas, melainkan harus benar-benar diimplementasikan.
“Program harus berdampak nyata. Itu yang menjadi ukuran keberhasilan kita,” pungkas Andi Sumangerukka.
