Sekilas.co.id – Semangat “Presisi” dan jargon Polri sebagai pengayom masyarakat kembali mendapat ujian berat, atau mungkin sekadar menunjukkan warna aslinya. Kapolres Bombana, AKBP Eko Sutomo Bersama anggotanya diduga mempertontonkan sikap arogan saat membubarkan paksa aksi unjuk rasa damai warga yang menolak aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Alih-alih mengedepankan dialog humanis yang sering didengungkan dalam seminar-seminar reformasi birokrasi, sang perwira menengah tersebut justru terekam kamera video ang beredar di Facebook membentak dan mengintimidasi massa aksi dengan nada tinggi.
Reformasi yang (Katanya) Berjalan. Insiden ini seolah menjadi pengingat bahwa Reformasi Polri mungkin hanya sekadar proyek percetakan spanduk. Sifat “pengayom dan pelindung” yang seharusnya melekat pada setiap personel, tampak menguap begitu saja saat berhadapan dengan kepentingan korporasi tambang.
Sikap arogan ini jelas kontras dengan visi besar Kapolri tentang polisi yang dicintai rakyat. Namun, barangkali di Bombana, definisi “dicintai” adalah dengan cara ditakuti, dan “melindungi” berarti memastikan operasional tambang tidak terganggu oleh suara-suara rakyat yang lapar akan keadilan lingkungan.
Dugaan intimidasi tersebut mencuat setelah salah satu orator aksi dan sopir mobil sound system diamankan oleh pihak kepolisian. Peristiwa itu bermula saat massa melintas di depan Markas Komando (Mako) Polres Bombana. Saat itu, mobil sound system yang digunakan tiba-tiba dihentikan oleh aparat.
“Titik aksi kami sebenarnya di Kantor Bupati Bombana, bukan di Polres. Namun setelah melintas di depan Polres Bombana, mobil sound kami tiba-tiba diadang aparat,” ujarnya salah satu Peserta aksi, Roby yang dilansir dari Kendariinfo.com
Dalam kondisi tersebut, massa kemudian menyampaikan aspirasinya. Namun, menurut Roby, hal itu justru mendapat penolakan yang disertai tindakan intimidasi. “Saat itu Kapolres Bombana tidak terima. Ia mendatangi mobil sound dan menangkap salah satu rekan kami. Bahkan ada yang mendapat tekanan hingga sopir dan massa aksi diamankan serta dipaksa masuk ke Polres,” ucapnya.
Menyikapi hal itu, Praktisi Hukum Andrew Darmawan, menilai apa yang ditunjukan oleh Kapolres Bombana merupakan tindakan yang Arogan. Ia menegaskan bahwa, enyampaikan pendapat dimuka umum itu dalah hak setiap warga negara, dan dilindungi undang-undang. “Kalau tidak ada aksi anarkis harus ditangani secara persuasif bukan dengan cara menangkap atau membubarkan secara paksa,” tuturnya.
“Arogansi yang ditunjukan itu justru membungkam atas hak penyampaian pendapat dimuka umum,” imbuhnya.
Ia pun mempertanyakan terkait pelayanan pihak Kepolisian terhadap masyarakat. Tindakan yang dilakukan tersebut justru menjadi perhatian, Polisi itu pengayom masyarakat Tindakan arogansi tidak perlu ditunjukan. “Apa yang ditunjukan itu menambah daftar panjang pertanyaan masyarakat terhadap Kepolisian, justru apa yang ditunjukan akan menimbulkan antipasti. Pelayanan demo sudah ada protap dan tidak perlu ada Tindakan seperti itu kalua tidak ada tindakan anarkis,” pungkasnya.
“Kalau ada problem hukum kita siap dampingi. Tapi, sampai sekarang belum,” imbuhnya.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini ditayangkan, pihak Polres Bombana belum memberikan klarifikasi resmi. Mungkin mereka sedang sibuk menyiapkan narasi “pengamanan sesuai SOP” atau sekadar menunggu hingga isu ini tertimbun oleh skandal baru lainnya di tubuh Polri.
