Sekilas.co.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bergerak cepat mengusut dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan maraknya aktivitas investasi ilegal yang merambah wilayah Sultra. Tak tanggung-tanggung, OJK berkoordinasi langsung dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta segera menerjunkan tim penyidik dari OJK Pusat.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengungkapkan, berdasarkan data pengawasan dan hasil koordinasi dengan PPATK, indikasi aliran dana TPPU saat ini disinyalir mulai masuk ke sektor usaha makanan dan minuman (food and beverage). Salah satu fokus penelusuran mengarah pada bisnis kafe dan coffee shop yang menjamur di Kota Kendari dan sekitarnya.
“Melihat data pengawasan dan koordinasi kami dengan PPATK, memang banyak sekali yang saat ini masuk ke sektor makanan dan minuman. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenkum untuk memastikan identitas perusahaan-perusahaan mana saja yang masuk target bidikan kami,” tegas Kepala OJK Sultra saat memberikan keterangan.
Ia menjelaskan, OJK tengah melakukan validasi dan penelusuran mendalam terhadap sejumlah kafe yang terindikasi memiliki pola transaksi mencurigakan. Penelusuran ini menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) dan metode follow the money guna mendeteksi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya di balik tempat usaha tersebut.
“Belum tentu kafe itu dimiliki oleh atas nama yang tertera. Bisa saja ada pihak lain di belakangnya (beneficial owner). Kami ingin memastikan apakah sumber dananya berasal dari aktivitas legal atau ilegal, salah satunya dari sektor pertambangan yang saat ini sedang marak di Sultra,” terangnya.
Dalam upaya pembuktian tersebut, OJK Sultra tidak bekerja sendiri. Selain menggandeng PPATK dan Kemenkum untuk validasi badan hukum, pihak OJK juga berkoordinasi erat dengan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Sultra.
Tak hanya persoalan TPPU di sektor usaha lokal, penanganan kasus investasi bodong juga menjadi fokus utama. Kasus investasi ilegal berskala besar seperti AMG Pantheon dipastikan terus bergulir dan masuk tahap penanganan intensif.
Guna mempercepat proses hukum, tim penyidik dari OJK Kantor Pusat dijadwalkan turun langsung ke Sulawesi Tenggara pada 12 Agustus mendatang. Tim tersebut akan berkoordinasi secara khusus dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sultra dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.
“Tanggal 12 Agustus nanti, tim penyidik dari OJK Kantor Pusat akan datang ke Sulawesi Tenggara untuk bertemu dengan Bapak Kapolda dan Bapak Kajati. Agenda utamanya adalah berkoordinasi terkait penanganan aktivitas investasi ilegal,” ungkapnya.
Selain AMG Pantheon, OJK juga mengidentifikasi sejumlah entitas investasi ilegal lain yang beroperasi di sektor jasa keuangan wilayah Sultra. Penindakan dilakukan melalui langkah preventif dan represif, mulai dari patroli siber, web crawling, hingga verifikasi aplikasi dan situs web mencurigakan.
OJK menegaskan, apabila hasil penelusuran membuktikan adanya ciri-ciri kuat investasi bodong, pihak otoritas akan segera mengeluarkan siaran resmi kepada publik serta mengambil tindakan tegas, sebagaimana pola penanganan kasus yang sebelumnya dilakukan di wilayah Kepulauan Buton.*
Penulis: Artha Kusuma
