Sekilas.co.id – Tidak ada titipan, tidak ada tim, tidak ada pula keluarga. Sistem Merit jadi acuan. Itulah janji Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjend TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam menciptakan sistem kerja berbasis kapasitas dan integritas untuk mencapai kerja profesionalisme ditataran Pemerintah Provinsi Sultra.
Hari ini, 19 Januari 2025 dibawah komando sang Gubernur, 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sekertariat Pemerintah Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berganti. Rotasi tersebut juga menjadi pembuktian atas penerapan sistem merit yang sedang digadang-gadang merubah pola kerja ditataran Pemprov Sultra yang lebih akuntabel dengan menjunjung tinggi integritas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
18 ASN tersebut dilantik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, Kompleks Bumi Praja, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. 18 ASN itu adalah, Haris Ranto menduduki posisi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Sultra, Mukhtar sebagai Kepala Biro Umum Setda Sultra, Mahadir Muhammad sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sultra.
Pada posisi Kepala Dinas Sosial Sultra ditempati oleh Parinringi, dr Andi Edy Surahmat ditunjuk sebagai Kepala Dinas Kesehatan Sultra, Sukanto Toding sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Yuni Nurmalawati seabagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sultra, Ridwan Badallah sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sultra, La Ode Muhammad Nurjaya sebagai Kepala DPMPTSP Sultra, Martin Effendi Patulak sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Sultra dan Umikun Latifah sebagai Kepala BPKAD Sultra.
Untuk posisi sebagai Kepala Dinas Kehutanan diduduki oleh Ardiansyah, dr Sukirman ditunjuk sebagai Direktur RSUD Bahteramas Sultra,
Mujahidin dipercaya sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sultra. Sedangkan untuk posisi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sultra diisi oleh Pahri Yamsul, Rony Yakob Laute sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Sultra, Belli Harli Tombili – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan. Dan satu nama menyatakan mengundurkan diri adalah La Haruna.
Selain pejabat definitif, Gubernur Andi Sumangerukka menyerahkan SK Plt kepada sejumlah pejabat, di antaranya Andi Syahrir sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Sultra serta Agus Purwo Hidayat, SpAn sebagai Plt Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Kendari.
Prosesi pelantikan dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja aparatur serta penguatan kapasitas birokrasi di lingkup Pemprov Sultra.
Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar kegiatan seremonial, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Reformasi birokrasi merupakan amanah untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bangunlah sinergi dan koordinasi bersama kepala daerah di 17 kabupaten dan kota untuk menjalankan tugas kenegaraan dengan baik,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Andi Samangerukka melantik sebanyak 18 pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II, yang terdiri dari kepala dinas, kepala badan, kepala biro, asisten setda, staf ahli gubernur, hingga direktur rumah sakit.
Selain itu, sebanyak 32 pejabat fungsional juga resmi dilantik untuk menjalankan tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing. Selanjutnya, Andi Sumangerukka juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) kepada sejumlah pejabat, mengingat masih terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki pejabat definitif.
Sebelumnya, pada ajang dialog akhir tahun bersama wartawan diloby kantor Gubernur Sultra, di Kendari gubernur yang karib disapa dengan akronim ASR, bahwa dirinya punya niatan besar untuk membangun sistem birokrasi dibawah komandonya dengan profesional. Kerja ASN menurutnya, harus berbasis kapasitas yang mempuni, akuntabel dan tentu taat pada peraturan perundang-undangan.
“Solusinya sistem merit. Melalui meritokrasi tidak ada lagi namanya titipan, tidak ada lagi namanya tim dan tidak ada lagi namanya keluarga. Saya mengharapkan ASN lingkup Pemprov Sultra penuh integritas, akuntabilitas dan tentu kerja profesionalisme,” pungkasnya.
