Sekilas.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dengan fokus pada sektor strategis yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta penguatan inovasi organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, mengungkapkan bahwa penurunan fleksibilitas belanja pada 2026 membuat pemerintah harus lebih cermat menentukan prioritas pembangunan. Dari sebelumnya Rp1 triliun, ruang belanja pembangunan kini hanya tersisa sekitar Rp300 miliar atau berkurang 75 persen.
Kepala Bappeda Sultra Robert
“Kita punya kewajiban banyak, tetapi anggaran terbatas. Karena itu kita harus memilih sektor yang paling berdampak luas bagi masyarakat,” tegas Robert saat diwawancarai, Kamis (11/12/2025).
Soal infrastruktur jadi prioritas utama, Robert menjelaskan bahwa Gubernur Sultra menetapkan infrastruktur khususnya pembangunan jalan sebagai prioritas utama karena memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik. “Pembangunan jalan bukan hanya membuka akses, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi dan memperbaiki kualitas layanan sosial,” ujarnya.
Pemprov Sultra juga tahun ini mendukung program nasional 3 juta rumah yang digagas pemerintah pusat, dengan menargetkan intervensi 1.000 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu), termasuk pembangunan rumah di kawasan Kampung Nelayan.
Tidak hanya soal infrastruktur, sector pendidikan pun tetap mendominasi alokasi anggaran.Meskipun transfer dana dari pusat menurun, sektor pendidikan tetap menjadi urusan dengan porsi terbesar. Tahun sebelumnya anggaran pendidikan mencapai Rp1,7 triliun, dan tahun ini masih berada pada angka Rp1,5 triliun. “Dampak pendidikan itu jangka panjang. Karena itu porsinya tetap paling besar,” kata Robert.
Kemudian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Provinsi Sultra memperkuat lewat pembenahan pelabuhan penyeberangan. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, Pemprov Sultra menargetkan optimalisasi PAD melalui peningkatan retribusi, terutama dari sektor pelabuhan penyeberangan yang menjadi penyumbang terbesar.
Di tahun 2026, pemprov berencana merenovasi dan meningkatkan sarana-prasarana pelabuhan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan.
“Kalau layanan meningkat, retribusi juga bisa meningkat. Pelabuhan menjadi fokus karena kontribusinya signifikan untuk PAD,” jelas Robert.
Kemudian, tidak hanya itu, persoalan Kesehatan juga menjadi perhatian. Pemprov Sultra akan fokus pada peningkatan pelayanan rumah sakit serta pengendalian penyakit menular seperti TBC, malaria, dan HIV/AIDS—tiga penyakit dengan prevalensi yang masih tinggi di Sultra. “Dengan anggaran yang ada, kita berharap seluruh layanan tetap berjalan optimal tanpa penurunan kualitas,” tegasnya.
Dia juga mengungkapkan soal rencana Pemprov Sultra dalam mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lebih inovatif dan mandiri. Selain sektor teknis, Bappeda juga menekankan pentingnya inovasi di setiap OPD. Robert meminta seluruh perangkat daerah memaksimalkan komunikasi dengan kementerian untuk mengakses dukungan program dan pendanaan alternatif di tengah keterbatasan anggaran. “Kita harus membangun kemandirian dan kepercayaan diri. Suasana keprihatinan anggaran tidak boleh membuat kita down, justru menjadi momentum memperkuat kreativitas OPD,” ujarnya.
Dengan penyusunan prioritas yang lebih terarah, Pemprov Sultra optimistis pembangunan tahun 2026 tetap berjalan efektif untuk mendorong peningkatan PAD, menjaga kualitas layanan publik, dan memastikan program strategis tetap berlanjut meski dalam kondisi fiskal terbatas.
Advetorial
