*Duplikasi Reatreat Pemprov Sultra Gelar Rakor OPD Bersama Pemda Kabupaten/Kota
Sekilas.co.id – Hadapi perkembangan situasi terkini, langkah strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) atau Retreat kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas, inovatif, mandiri harmonisasi lintas sektor menjadi tujuan utamanya, tak lain itu semua demi menciptakan kerja optimal dan maksimal untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang diwakili oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., di Aula Asrama BPSDM Sultra, Rabu (10/12/2025). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Panitia, menjelaskan, Rakor ini merupakan adaptasi dari retret nasional yang sebelumnya digelar di Magelang dan Jatinangor oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Pemprov Sultra mengambil contoh praktik baik tersebut, lalu mengadaptasinya sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Tujuannya adalah sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” tuturnya.
Sejumlah narasumber dari berbagai instansi strategis, termasuk pejabat dari Kemendagri, Kapolda Sultra, Danrem, serta Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra menjadi bagian dari agenda Rakor Pemprov kali ini. Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH) ditujukan untuk memberikan arahan terkait mekanisme penanganan persoalan hukum serta penguatan integritas birokrasi.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Wagub Hugua menekankan bahwa era disrupsi saat ini menuntut perubahan mindset aparatur.
Ia menyoroti lima isu strategis pembangunan yang harus menjadi fokus utama para Kepala OPD dan Kepala Bappeda se-Sultra. Kelima isu tersebut meliputi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inklusif, pengentasan ketimpangan antarwilayah, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemerataan infrastruktur berkualitas, serta terobosan dalam pendanaan dan pengelolaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Kepala Bappeda Sultra Robert
“Tantangan-tantangan ini bukan hambatan, tetapi peluang untuk inovasi, perubahan, dan perbaikan sistem,” tegas Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi ini juga menyinggung terkait dengan, penyelarasan program daerah dengan kebijakan pusat, khususnya dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI. “Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada struktur organisasi, tetapi pada karakter, komitmen, dan integritas setiap pegawai,” pungkas Wagub.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert, menjelaskan bahwa retret ini berangkat dari kondisi objektif yang dihadapi pemerintah daerah menjelang 2026, di mana terjadi efisiensi anggaran tahap kedua, terutama pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, situasi ini berdampak besar pada kemampuan belanja daerah, padahal belanja pemerintah merupakan instrumen utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
“Harapannya setiap OPD mampu memunculkan inovasi dan mengutamakan kemandirian dalam arti luas. Kemandirian berarti mampu mendesain arah kebijakan dengan memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, tidak hanya mengandalkan dana transfer dan PAD,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dinamika pasca-pilkada hingga efisiensi anggaran nasional membuat OPD perlu mengubah paradigma kerja. Jika sebelumnya setiap kegiatan identik dengan kebutuhan anggaran besar, misalnya rapat yang harus diselenggarakan di hotel maka kini OPD didorong beradaptasi dengan pola kerja yang lebih efisien namun tetap produktif.
Robert menegaskan bahwa perubahan pola kerja ini bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi transformasi mindset. “Kita punya dana sedikit, tapi dampaknya harus tetap besar. Pelayanan publik tidak boleh menurun. Kuncinya kerja maksimal, optimal, dan mengurangi ketergantungan,” jelasnya.
Suasana pemberian materi oleh Wagub Sultra Ir. Hugua kepada seluruh OPD Pemprov Sultra peserta retreat
Retret ini juga membahas bagaimana OPD dapat mengakses program dan pembiayaan dari pemerintah pusat. Meski dana transfer ke daerah berkurang, kementerian teknis tetap memiliki anggaran besar yang pada akhirnya harus tersalurkan ke daerah. “Kementerian punya anggaran besar, tetapi lokus kegiatannya ada di daerah. Kita harus mampu meyakinkan pusat untuk membawa program ke Sultra,” tambahnya.
Materi retret juga menekankan pentingnya sinergi lintas instansi, optimalisasi sumber daya, serta perencanaan yang lebih objektif dan tidak konsumtif. Ia juga membeberkan bahwa, selama ini peningkatan dana transfer belum sepenuhnya linier dengan capaian indikator pembangunan daerah seperti penurunan kemiskinan atau pengangguran. Karena itu, pemerintah pusat mulai menerapkan skema efisiensi.
“Kita tidak boleh mengeluh. Kita optimalkan anggaran yang ada. Jika di 2026 masih ada kendala, kita evaluasi bersama. Itu yang dimaksud dengan kemandirian,” tegasnya.
Retreat Pemprov Sultra berserta pemerintah kabupaten/kota
Retret ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri pada pertemuan di Jatinangor sebelumnya, yang meminta pemerintah daerah tetap bergerak meski dalam kondisi anggaran terbatas. Melalui retret ini, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya untuk membangun OPD yang inovatif dan mandiri, mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah.
Kemudian, memperkuat reformasi birokrasi dan memastikan pelayanan publik tetap optimal di tengah efisiensi anggaran. Retret ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk memastikan seluruh OPD bergerak dalam strategi yang sama adaptif, mandiri, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Advetorial
